RUANG.News, JAKARTA – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan anggaran senilai Rp5 triliun pada 2027 untuk mendukung inisiatif awal menuju pelaksanaan program sekolah gratis.
Program itu merupakan tindaklanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan agar pendidikan dasar di swasta tidak memungut biaya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan pagu anggaran Kemendikdasmen tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp61,10 triliun, meningkat Rp2,86 triliun dibandingkan pagu indikatif 2027 sebesar Rp58,24 triliun.
Dari total pagu tersebut, Rp55,5 triliun difokuskan untuk mendukung program kerja prioritas nasional. Program pertama adalah revitalisasi pendidikan dengan anggaran sebesar Rp9,28 triliun.
“Dua, inisiatif awal untuk menuju terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya sebesar Rp5 triliun,” kata Mu’ti dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Senin (31/8/2026).
Mu’ti menjelaskan, anggaran Rp5 triliun tersebut merupakan hasil penyesuaian terhadap anggaran program revitalisasi satuan pendidikan.
Awalnya, anggaran revitalisasi satuan pendidikan dialokasikan sebesar Rp14,28 triliun. Setelah penyesuaian oleh Kementerian Keuangan, alokasi untuk revitalisasi menjadi Rp9,28 triliun.
Kemendikdasmen juga mengalokasikan anggaran untuk sejumlah program prioritas lainnya pada 2027.
Program tersebut antara lain bantuan perlengkapan sekolah sebesar Rp250 miliar, sekolah nasional terintegrasi Rp7,21 triliun, digitalisasi pembelajaran Rp5,83 triliun, peningkatan kesejahteraan guru non-ASN Rp14,09 triliun.
“Program Indonesia Pintar sebesar Rp13,79 triliun dan program studio guru sebesar Rp40 miliar,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Mu’ti juga menyampaikan usulan tambahan anggaran untuk Kemendikdasmen pada 2027 sebesar Rp157,76 triliun.
Tambahan itu digunakan untuk dukungan berbagai program prioritas nasional dan kementerian, seperti perluasan sasaran revitalisasi satuan pendidikan sebanyak 100.000 satuan pendidikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Lalu, untuk peningkatan satuan biaya PIP jenjang SD dan SMP, serta bantuan beasiswa dan pembiayaan pendidikan bagi murid.
Kemudian untuk penyediaan sarana dan peralatan pendidikan seluruh jenjang dalam mendukung pembelajaran. Perluasan sasaran dan keberlanjutan program bantuan biaya pendidikan bagi guru untuk peningkatan kompetensi ke jenjang S1 atau D4.
“Serta program prioritas dan dukungan lainnya untuk peningkatan pembelajaran yang inklusif, merata, dan berkeadilan,” pungkasnya. (*)
