RUANG.NEWS – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program pemerintah yang paling disukai publik.
Temuan tersebut berdasarkan hasil survei Media Survei Nasional (Median) yang dirilis pada Senin (31/8/2026).
Peneliti Median, Rico Marbun, mengatakan MBG menempati posisi teratas dalam daftar program pemerintah yang paling disukai masyarakat.
Temuan itu muncul meski pelaksanaan program MBG masih menghadapi sejumlah kontroversi.
“Program pemerintah yang paling disukai publik, satu itu masih MBG dengan semua kontroversinya. Sebanyak 38,4 persen mengatakan Makan Bergizi Gratis,” kata Rico, Senin (31/8/2026) kemarin.
Setelah MBG, Sekolah Rakyat menempati posisi kedua sebagai program pemerintah yang paling disukai publik dengan 15,7 persen.
Sementara itu, program bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT) berada di posisi ketiga dengan 6,3 persen.
Sikap Publik terhadap Keberlanjutan MBG
Survei Median juga menunjukkan sikap publik yang beragam terhadap keberlanjutan program MBG.
Sebanyak 36,1 persen responden menginginkan pemerintah tetap melanjutkan program tersebut.
Di sisi lain, 34,2 persen responden meminta pemerintah menghentikan sementara program MBG untuk melakukan perbaikan sebelum kembali melanjutkannya.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa meski MBG menjadi program pemerintah yang paling disukai publik, sebagian masyarakat masih menilai pemerintah perlu memperbaiki pelaksanaannya.
Selain mengukur tingkat kesukaan publik terhadap sejumlah program pemerintah, survei Median turut mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hasil survei menunjukkan 56,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan. Sementara itu, 36,1 persen responden menyatakan tidak puas.
“Jadi temuan pertama yang kita lakukan, dalam rentang waktu pengambilan data, survei menemukan adanya 56,2 persen publik yang puas terhadap kinerja pemerintahan, dan 36 persen yang tidak puas terhadap kinerja pemerintahan,” ujar Rico.
Survei berlangsung pada 21 Juli hingga 2 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.212 responden di 38 provinsi.
Median menggunakan metode wawancara tatap muka atau face-to-face interview.
Populasi survei mencakup seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih.
Median memilih sampel secara acak menggunakan metode multistage random sampling. Distribusi sampel dilakukan secara proporsional berdasarkan populasi provinsi dan gender.(***)
