RUANG.NEWS JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru memperkuat transmisi kebijakan moneter ke sektor riil.
Ia menilai kebijakan likuiditas dan suku bunga BI harus memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
Kamrussamad menyampaikan hal itu dalam Dialektika Demokrasi bertema “Kepemimpinan Baru Bank Indonesia: Menakar Arah Kebijakan Moneter dan Stabilitas Ekonomi Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
“Pertumbuhan ekonomi itu berkualitas diukur dengan berapa banyak lapangan kerja yang tercipta dan berapa banyak angka penurunan kemiskinan dan pengangguran yang sudah terjadi,” ujar Kamrussamad.
Menurut Kamrussamad, pencapaian target pertumbuhan ekonomi membutuhkan sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah, kebijakan moneter BI, serta kebijakan makroprudensial dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ia menilai sinergi tersebut semakin penting seiring dengan pembahasan target pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen pada 2027. Target tersebut, kata dia, membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar dan harus diikuti dengan perputaran dana ke sektor produktif.
Karena itu, Kamrussamad meminta Gubernur BI terpilih tidak hanya mengukur besaran likuiditas yang masuk ke sektor keuangan. BI juga perlu melihat dampak penyaluran likuiditas terhadap aktivitas ekonomi di sektor riil.
Salah satu instrumen yang menjadi sorotan ialah Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Kamrussamad menilai pemberian insentif kepada perbankan perlu disertai evaluasi untuk memastikan kredit benar-benar mengalir ke sektor produktif.
“Impact dari kredit yang disalurkan oleh perbankan terhadap sektor pertanian itu yang kita minta diperluas sampai ke sana,” katanya.
Selain KLM, Kamrussamad meminta BI mengoptimalkan instrumen Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai insentif agar dana perbankan lebih banyak bergerak ke sektor riil melalui pembiayaan proyek dan kegiatan usaha.
Menurut dia, pengelolaan likuiditas juga perlu memperhatikan potensi terserapnya dana perbankan pada instrumen tertentu. Kondisi tersebut, kata Kamrussamad, dapat mengurangi ruang pembiayaan bagi sektor produktif.
Transmisi BI-Rate Perlu Dipercepat
Kamrussamad juga menyoroti transmisi suku bunga kebijakan BI atau BI-Rate. Ia menilai penurunan BI-Rate harus segera diikuti dengan penurunan suku bunga kredit perbankan agar manfaat kebijakan moneter dapat dirasakan pelaku usaha dan sektor produktif.
“Begitu BI-Rate diturunkan, transmisinya lambat. Nah, ini kita perlu kawal sama-sama supaya di kepemimpinan baru ini hal-hal ini bisa dibenahi dan tidak terulang lagi,” ujarnya.
Ia menekankan kebijakan moneter perlu memberikan ruang yang cukup bagi ekspansi sektor produktif tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi.
Berdasarkan perhitungannya, setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen diharapkan mampu menciptakan hingga sekitar 950.000 lapangan kerja baru.
Karena itu, Kamrussamad berharap kepemimpinan baru BI memperkuat koordinasi dengan pemerintah sebagai otoritas fiskal dan OJK sebagai otoritas sektor jasa keuangan.
“Perlu kami minta kepada Bank Indonesia untuk menjaga sinergi yang solid dengan otoritas fiskal dan otoritas jasa keuangan supaya pertumbuhan ekonomi berkualitas bisa kita dapatkan,” tandas Kamrussamad.(***)
