RUANG.News, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meminta masyarakat yang tergolong mampu, termasuk pemilik kendaraan mewah, tidak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Imbauan tersebut disampaikan Bahlil merespons fenomena peralihan atau shifting konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi, terutama Pertalite dan Biosolar.
Bahlil mengatakan, pemerintah saat ini tengah memformulasikan aturan untuk mencegah pergeseran konsumsi tersebut.
“Ya memang kita lagi ada memformulasikan aturannya,” kata Bahlil saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Sembari menunggu aturan tersebut rampung, Bahlil meminta masyarakat mampu memiliki kesadaran untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi.
“Dalam berbagai kesempatan saya menganjurkan agar saudara-saudara saya yang mampu, yang mobilnya bagus, tolonglah kita jangan sampai memakai BBM subsidi,” ujarnya.
Menurut Bahlil, BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang memang berhak menerima. Karena itu, masyarakat yang tergolong mampu dinilai seharusnya tidak menggunakan BBM subsidi.
Kuota BBM Subsidi Berpotensi Ditambah
Di lokasi yang sama, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan pemerintah memproyeksikan adanya penambahan kuota BBM bersubsidi tahun ini.
Penambahan tersebut berkaitan dengan potensi terlampauinya batas kuota penyaluran Pertalite dan Biosolar.
“Sepertinya akan ada penambahan kuota,” ujar Laode.
Namun, penambahan kuota tersebut disebut akan difokuskan untuk Biosolar. Laode belum memerinci besaran tambahan kuota karena perhitungan dan pengumuman menjadi kewenangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Pertamina Sebut Antrean Bukan karena Stok Langka
Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga menyatakan antrean kendaraan di sejumlah SPBU belakangan ini bukan disebabkan oleh kekurangan stok BBM.
Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, mengatakan stok BBM dalam kondisi mencukupi. Namun, antrean terjadi akibat pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi.
“Shifting dari produk-produk yang non-PSO Pertamax Series kemudian Dex, itu ke Pertalite maupun Biosolar,” kata Eko dalam acara Pertamax Journey di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Jumat (11/9/2026).
Pergeseran konsumsi tersebut, kata dia, membuat permintaan terhadap Pertalite dan Biosolar meningkat.
Di sisi lain, sejumlah SPBU memiliki keterbatasan sarana dan prasarana untuk menambah dispenser maupun nozzle BBM bersubsidi.
“SPBU ini juga sangat terbatas fasilitas sarprasnya (sarana dan prasarana) untuk bisa menambah dispenser ataupun nozzle untuk produk-produk seperti Pertalite maupun Biosolar,” katanya.
Eko mengimbau masyarakat tidak melakukan panic buying ketika melihat antrean panjang di SPBU. Menurutnya, stok BBM secara umum masih dalam kondisi aman.
Salah satu wilayah yang mengalami antrean SPBU adalah Kota Makassar. Pertamina Patra Niaga menyatakan akan terus menyesuaikan pasokan dan distribusi BBM berdasarkan perkembangan permintaan di lapangan.
Pembatasan Pertalite untuk Desil 9 dan 10 Masih Dikaji
Rencana pencegahan shifting tersebut juga berkaitan dengan wacana pembatasan konsumsi Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10.
Bahlil sebelumnya mengatakan pemerintah masih mengkaji mekanisme pembatasan tersebut.
“Pembatasan Pertalite sekarang kan kita masih dalam kajian, lagi dikaji. Kalau sampai dengan keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini,” ujar Bahlil di sela acara Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta International Convention Center, Rabu (19/8/2026).
Bahlil menilai, masyarakat yang berada pada kelompok desil 9 dan 10 seharusnya tidak menggunakan BBM bersubsidi apabila tergolong mampu.
“Desil 9 dan 10 itu kan seperti saya. Kalau mobil saya kan agak pakai BBM yang.. Masa kita pakai subsidi? Ya sudah lah yang kaya yang sudah mampu itu jangan ambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berat penerimanya,” ujarnya.
Hingga kini, pemerintah masih memformulasikan aturan untuk mencegah pergeseran konsumsi BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Sementara mekanisme pembatasan Pertalite bagi kelompok tertentu masih dalam tahap kajian. (*)
