RUANG.NEWS MAKASSAR — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) segera memperkuat langkah mitigasi menghadapi potensi kemarau panjang dan fenomena El Nino di Provinsi Sulsel.
Ia menilai peringatan mengenai ancaman tersebut perlu segera diikuti langkah konkret di lapangan, khususnya untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat di Sulsel utamanya Kota Makassar.
“Sejauh mana upaya mitigasi, termasuk skema kedaruratan di wilayah hulu oleh Ditjen SDA dan di hilir oleh Ditjen CK atas peringatan El Nino panjang dari BMKG yang telah disampaikan pada tahun-tahun sebelumnya?” ujar Andi Iwan Aras dalam pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Sulawesi Selatan, Jumat (18/9/2026) kemarin.
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu meminta pemerintah memastikan kesiapan mitigasi, baik di wilayah hulu maupun hilir, untuk mengantisipasi dampak El Nino terhadap ketersediaan air bersih.
Sebelum mengikuti pertemuan, Komisi V DPR RI meninjau Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mamminasata di Gowa.
Peninjauan tersebut bertujuan melihat langsung progres Kementerian PU dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Andi Iwan Aras menyoroti meningkatnya keluhan masyarakat terkait krisis air bersih di Makassar dalam sepekan terakhir.
“Seminggu ini, terdapat lonjakan tajam keluhan yang meluas di Makassar. Mulai dari demonstrasi, komplain di sejumlah media massa dan media sosial, hingga keluhan yang disampaikan langsung oleh konstituen,” kata Andi Iwan Aras.
Menurut Andi Iwan Aras, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius, terlebih dengan adanya ancaman El Nino yang berpotensi memengaruhi ketersediaan air.
Karena itu, Komisi V DPR RI meminta BMKG dan Kementerian PU menjelaskan skema antisipasi dan mitigasi untuk menjaga pasokan air bersih bagi masyarakat.
Andi Iwan Aras menegaskan, seluruh masukan dan penjelasan dari mitra kerja selama kunjungan kerja akan menjadi bahan pembahasan Komisi V DPR RI di Senayan.
Hasil kunjungan kerja spesifik tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama mitra kerja Komisi V DPR RI.
Pembahasan itu akan menentukan langkah tindak lanjut terkait ketersediaan air bersih di Makassar.(***)
