RUANG.NEWS JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung, mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik untuk memperkuat sistem statistik nasional.
Menurut La Tinro, penguatan tersebut membutuhkan tata kelola yang kuat agar seluruh proses statistik, mulai dari pengumpulan, pengolahan, pemeriksaan hingga publikasi data, berjalan berdasarkan standar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal itu disampaikan La Tinro dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU tentang Statistik bersama sejumlah pakar dan lembaga penelitian di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai penguatan sistem statistik nasional penting untuk memastikan data yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki kualitas dan kredibilitas yang memadai.
Data tersebut, kata dia, menjadi salah satu dasar penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah.
La Tinro menegaskan, pembenahan sistem statistik tidak cukup hanya dilakukan setelah data dipublikasikan.
Menurutnya, setiap tahapan harus memiliki standar dan mekanisme pemeriksaan yang jelas agar kualitas data tetap terjaga sejak proses pengumpulan hingga menjadi informasi statistik.
Ia mencontohkan persoalan data desil yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat apabila data yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Kesalahan data tersebut, lanjut La Tinro, dapat memengaruhi penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan pendidikan, bantuan sosial hingga layanan kesehatan.
“Banyak, bukan hanya pada bidang pendidikan yang mengalami kegagalan, tidak mendapatkan bantuan karena desil yang salah. Tetapi juga berdampak pada bantuan dari bidang sosial maupun dari bidang kesehatan. Jadi betul-betul sangat menyusahkan masyarakat kita,” ujar La Tinro.
Selain persoalan data desil, La Tinro juga menyoroti adanya perbedaan data pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan BPS dengan data dari sejumlah lembaga lainnya.
Menurutnya, perbedaan tersebut perlu menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Statistik, terutama menyangkut mekanisme dan standar yang digunakan dalam menghasilkan data statistik.
“Sekarang menjadi pertanyaan, siapa yang bisa dipercaya? Apakah BPS atau bagaimana?” katanya.
Karena itu, La Tinro menekankan pentingnya memastikan proses statistik nasional berjalan secara transparan dengan mekanisme pengujian yang memadai.
Ia menilai standar yang jelas diperlukan untuk menjaga konsistensi, akurasi, dan kredibilitas data yang digunakan pemerintah maupun masyarakat.
“Kalau data yang diberikan salah, pasti kebijakannya akan salah,” tegasnya.
La Tinro juga menyoroti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan survei dan sensus.
Menurutnya, masih ada masyarakat yang enggan memberikan data karena khawatir informasi yang disampaikan digunakan untuk kepentingan lain, termasuk berkaitan dengan kewajiban perpajakan.
Kondisi tersebut, kata La Tinro, perlu dijawab melalui penguatan tata kelola statistik sekaligus pemberian kepastian kepada masyarakat mengenai proses pengumpulan dan pemanfaatan data.
Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam kegiatan survei dan sensus dapat terus terjaga sehingga kualitas data yang dihasilkan semakin baik.
La Tinro berharap pembahasan RUU tentang Statistik dapat menghasilkan perubahan signifikan dalam sistem statistik nasional.
Ia mendorong penguatan standar pada setiap tahapan, mulai dari pengumpulan, pengolahan, pemeriksaan hingga publikasi data.
“Jadi, mudah-mudahan kita perlu melakukan sesuatu langkah yang signifikan agar supaya BPS ini tetap tangguh, BPS ini bisa dipercaya, khususnya bisa memberikan data yang baik,” pungkasnya.(***)
