RUANG.NEWS MAKASSAR – Komisi E DPRD Sulawesi Selatan mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB) Sulsel memperkuat koordinasi dengan Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Sulsel.
Koordinasi tersebut dinilai penting untuk menyusun dan menentukan program prioritas yang mendesak, khususnya terkait perlindungan perempuan dan anak.
Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, menyampaikan hal itu dalam rapat kerja bersama DP3A-Dalduk KB Sulsel di kantor sementara DPRD Sulsel, Rabu (23/9/2026).
“Sebenarnya yang paling penting itu, kita duduk bersama Kaukus Perempuan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk membahas apa-apa saja yang urgen yang harus diberikan anggaran,” kata Indah.
Menurut Indah, DP3A-Dalduk KB Sulsel sebenarnya memiliki sejumlah program. Namun, keterbatasan anggaran membuat sejumlah program tersebut belum berjalan secara maksimal.
“Mungkin kurang bagus ki meyakinkan pimpinannya. Tapi saya bilang begini, nanti kita duduk bersama Kaukus Perempuan terkait perlindungan anak dan perempuan. Program apa saja yang urgen dan dianggap penting terkait perlindungan perempuan dan anak. Itu yang akan kita lakukan,” ujarnya.
Ketua DPC Gerindra Gowa ini mengatakan, setelah DP3A-Dalduk KB Sulsel bersama Kaukus Perempuan Parlemen menyepakati program prioritas, Komisi E akan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sulsel agar menyiapkan anggaran yang memadai.
“Terus nanti kita usulkan Komisi E merekomendasikan ke Pemerintah Provinsi untuk diberikan anggaran kegiatan-kegiatan terkait perlindungan perempuan dan anak yang dianggap penting, begitu,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan kekerasan seksual serta kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih menjadi perhatian di Sulsel.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan dukungan anggaran yang cukup untuk memperkuat upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat.
“Harus kita banyak-banyak turun mengedukasi, mengajarkan ini perempuan-perempuan. Iya, karena kurangnya anggaran, maka itu yang tidak dilakukan,” jelasnya.
Indah mengaku prihatin dengan alokasi anggaran DP3A-Dalduk KB Sulsel yang hanya sekitar Rp6 miliar untuk seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Pada APBD Perubahan 2026, tambahan anggaran untuk dinas tersebut disebut hanya sekitar Rp50 juta.
“Padahal banyak juga kegiatannya ini Dinas Pemberdayaan Perempuan yang tidak terealisasi. Karena apa? Tidak ada uangnya, tidak ada SPD-nya katanya. Jadi ada juga kegiatan yang sudah dilakukan 100 persen tapi belum terbayarkan karena SPD-nya,” jelasnya.
Karena itu, Komisi E mendorong DP3A-Dalduk KB Sulsel dan Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Sulsel segera menyusun daftar program yang benar-benar prioritas.
Hasil pembahasan tersebut nantinya menjadi bahan rekomendasi untuk memperkuat dukungan anggaran pemerintah terhadap program perlindungan perempuan dan anak.(***)
