RUANG.NEWS MAKASSAR – Anggota Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, Heriwawan, mempertanyakan dampak El Nino terhadap produksi dan cadangan pangan Sulsel, termasuk keberlanjutan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Pertanyaan itu disampaikan Heriwawan dalam rapat kerja Komisi B DPRD Sulsel bersama Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulsel dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan 2026 di ruang rapat komisi, Rabu (23/9/2026).
Heriwawan menyoroti penurunan target panen yang terjadi akibat El Nino. Ia ingin memastikan kondisi tersebut tidak mengganggu cadangan beras Sulsel maupun pasokan untuk program SPHP.
“Kita sekarang menghadapi El Nino. Target panen kita sedikit berkurang. Apakah ini mempengaruhi cadangan pangan kita? Kemudian koordinasi dengan Bulog sejauh mana?” kata Heriwawan.
Legislator Partai Demokrat ini juga meminta penjelasan mengenai kemungkinan produksi yang tidak maksimal terhadap pelaksanaan program SPHP.
“Kalau produksi ini tidak maksimal, apakah mempengaruhi nanti program SPHP atau seperti apa?” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, M Ilyas, memastikan kondisi cadangan pangan Sulsel berdasarkan data hingga Agustus 2026 masih mencukupi.
Ilyas menyebut neraca pangan Sulsel mencatat ketersediaan beras sekitar 1,8 juta ton, sedangkan kebutuhan tercatat sekitar 86.910 ton.
“Kalau untuk beras itu masih tersedia 1,8 juta ton, sementara kebutuhan itu 86.910 ton. Jadi neraca kita pada Agustus ini masih ada sekitar 1,7 juta ton,” jelas Ilyas.
Menurut Ilyas, stok tersebut tidak hanya tersimpan di Bulog, tetapi juga tersebar di masyarakat melalui stok non-Bulog.
Ia menjelaskan, secara perhitungan ketersediaan, cadangan tersebut masih mampu menopang kebutuhan pangan meski terjadi gangguan produksi.
Namun, Ilyas menilai skenario tanpa produksi sama sekali tidak realistis karena aktivitas panen tetap berlangsung di berbagai daerah.
“Kalau El Nino kira-kira dua tahun, masih bisa kalau tidak ada produksi beras. Tapi kan tidak mungkin tidak ada lagi yang panen. Beras ini ada di Bulog dan juga ada di masyarakat yang non-Bulog,” ujarnya.
Untuk menjaga akurasi data, Dinas Ketapang Sulsel terus memperbarui informasi pangan setiap bulan dengan menghimpun data dari kabupaten dan kota.
Data tersebut tidak hanya mencakup beras, tetapi juga sejumlah komoditas pangan lain, seperti jagung, bawang merah, dan bawang putih.
“Kami mengumpulkan data setiap bulan di daerah untuk menghitung cadangan pangan kita saat ini,” kata Ilyas.
Heriwawan Dorong Program Pekarangan Kembali
Selain membahas cadangan pangan dan SPHP, Heriwawan kembali mendorong Dinas Ketapang menghidupkan program pemanfaatan pekarangan rumah.
Ia berharap program tersebut dapat masuk dalam APBD Perubahan 2026 jika masih memungkinkan. Jika tidak, Heriwawan meminta program itu mendapat perhatian dalam APBD pokok berikutnya.
“Saya berharap sekali program pekarangan rumah itu diadakan kembali. Kalau memungkinkan di perubahan ini, kalau ada jalannya. Kalau tidak, di pokok dimaksimalkan,” kata Heriwawan.
Menurut Heriwawan, program pemanfaatan pekarangan memiliki dampak pemberdayaan yang luas, khususnya bagi kelompok perempuan di pedesaan, meski membutuhkan anggaran relatif kecil.
Ia mencontohkan, satu kelompok di desa dapat beranggotakan sekitar 25 orang atau melibatkan 25 rumah tangga. Kegiatannya juga tidak terbatas pada satu jenis usaha.
“Anggarannya sekitar Rp90 jutaan. Sedikit, tapi yang diberdayakan banyak. Ada bioflok, sayur-sayuran di pekarangan, buah-buahan, sampai peternakan. Banyak sekali yang tersentuh,” ujarnya.
Heriwawan menilai pola pemberdayaan tersebut perlu mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia mendorong agar kebijakan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada ketersediaan stok, tetapi juga memperkuat produksi pangan dari tingkat rumah tangga.
Dorongan itu disampaikan Heriwawan dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 agar program ketahanan pangan Sulsel dapat berjalan beriringan antara menjaga cadangan pangan, memastikan pasokan, dan memperkuat kemampuan masyarakat memproduksi pangan secara mandiri.(***)
