RUANG.NEWS MAKASSAR — Gedung Kesekwanan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dirancang setinggi delapan lantai dan akan menyediakan ruangan bagi setiap anggota DPRD.
Sementara itu, gedung paripurna direncanakan memiliki lima lantai.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, menyampaikan hal tersebut seusai memimpin Rapat Kerja Pembahasan Progres Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung Negara dan Prasarana Publik Terdampak Aksi Demonstrasi di Gedung DPRD Sulsel, Selasa (29/9/2026).
Rapat tersebut membahas perkembangan pembangunan sejumlah fasilitas DPRD Sulsel bersama Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulsel, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Sulsel, Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), konsorsium manajemen konstruksi, serta tenaga ahli Komisi D DPRD Sulsel.
Kadir mengatakan, dari keseluruhan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi, enam gedung telah selesai.
Keenamnya yakni gedung tower, gedung aspirasi, gedung kantin, gedung listrik, gedung barang kehormatan, dan gedung subbagian rumah tangga.
“Saat ini ada enam gedung yang sudah selesai. Yang belum selesai adalah gedung paripurna dan gedung kesekwanan. Dalam rapat tadi, kita meminta penjelasan terkait desain kedua gedung tersebut,” kata Kadir.
Menurut dia, pihak balai telah memaparkan desain gedung paripurna yang terdiri atas lima lantai dan gedung kesekwanan yang terdiri atas delapan lantai.
Kedua gedung tersebut juga akan memiliki area parkir pada lantai dasar. Area tersebut tidak digunakan sebagai ruang perkantoran dan diperkirakan mampu menampung sekitar 130 kendaraan.
“Untuk lantai dasar kedua gedung tersebut seluruhnya digunakan sebagai area parkir. Kapasitasnya diperkirakan kurang lebih 130 kendaraan,” ujarnya.
Kadir menyebut desain gedung kesekwanan juga telah mengakomodasi kebutuhan ruang bagi anggota DPRD.
Lantai dua dan tiga akan digunakan untuk kebutuhan kesekretariatan dewan, sedangkan lantai berikutnya akan menyediakan ruangan bagi masing-masing anggota DPRD.
“Di gedung kesekwanan yang terdiri atas delapan lantai, juga sudah disiapkan ruangan untuk masing-masing anggota DPRD. Jadi, setiap anggota nantinya memiliki ruangan tersendiri,” katanya.
Selain membahas desain gedung baru, Komisi D DPRD Sulsel meminta perubahan desain ruang Badan Anggaran (Banggar) di lantai dua gedung tower. Kadir menilai ruangan tersebut terlalu sempit untuk menampung seluruh peserta rapat.
“Kita meminta adanya perubahan desain karena ruangan tersebut terlalu sempit. Kita minta agar dikembalikan ke posisi awal karena ruang Banggar digunakan sekitar 40 orang,” kata Kadir.
Menurut dia, jumlah peserta rapat Banggar dapat mencapai 50 hingga 60 orang karena tidak hanya dihadiri anggota Banggar, tetapi juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kalau menggunakan desain yang sekarang, ruangan tersebut tidak akan cukup. Apalagi selain anggota Banggar, ada juga tim TAPD, sehingga jumlahnya bisa mencapai 50 hingga 60 orang,” ujarnya.
Kadir mengatakan anggaran untuk pembangunan telah tersedia. Namun, ia tidak menyebutkan nilai anggaran tersebut. Ia menegaskan desain gedung paripurna dan gedung kesekwanan ditargetkan selesai pada 20 November 2026.
Setelah desain rampung, proses lelang ditargetkan berlangsung pada Desember 2026. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pekerjaan fisik dapat dimulai pada Januari 2027.
“Desain gedung paripurna dan gedung kesekwanan ditargetkan selesai pada 20 November. Kemudian, pada Desember sudah mulai proses lelang. Mudah-mudahan pada Desember juga sudah ada pemenangnya, sehingga pada Januari pekerjaan sudah bisa mulai dilaksanakan,” tutur Kadir.
Ia memperkirakan pembangunan kedua gedung tersebut membutuhkan waktu minimal 16 bulan hingga maksimal sekitar 24 bulan.
Kadir berharap DPRD Sulsel dapat mulai menempati gedung-gedung yang telah selesai setelah struktur bangunan utama terbentuk.
Namun, ia mengakui masih ada kemungkinan DPRD Sulsel menggunakan atau menyewa lokasi sementara selama sekitar satu tahun ke depan.
“Masih ada kemungkinan, bahkan kemungkinannya cukup besar. Kita masih kemungkinan harus menyewa atau meminjam tempat ini kurang lebih satu tahun lagi,” katanya.
Selain pembangunan gedung, rapat juga membahas kebutuhan listrik. Kadir mengatakan pihak balai telah bersurat kepada PLN untuk meminta penambahan daya, termasuk pengadaan gardu induk.
“Untuk kondisi dan kebutuhan saat ini, kita mengajukan sekitar 400 KWH. Kapasitas tersebut sudah mencukupi,” kata Kadir.
Namun, kebutuhan listrik akan kembali meningkat setelah seluruh pembangunan rampung. Gedung tower, gedung kesekwanan, dan gedung paripurna nantinya membutuhkan tambahan daya.
“Apabila seluruh pembangunan selesai, tentunya akan ada kebutuhan tambahan daya listrik. Jadi, kapasitas listrik nantinya pasti akan ditambah lagi,” ujarnya.(***)
