RUANG.NEWS JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menantang Ombudsman RI untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik hingga ke daerah.
Ia meminta keberadaan perwakilan Ombudsman di 38 provinsi tidak sekadar menjadi struktur kelembagaan, tetapi benar-benar hadir mengawal persoalan pelayanan publik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Taufan menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Ombudsman RI di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Rapat tersebut membahas laporan kinerja Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik di kementerian dan lembaga.
Menurut Taufan, masih banyak persoalan pelayanan publik di daerah yang membutuhkan pengawasan.
Namun, masyarakat belum sepenuhnya memahami saluran pengaduan ketika menghadapi persoalan maladministrasi atau hak pelayanan publik yang tidak terpenuhi.
Ia menilai keberadaan perwakilan Ombudsman di daerah menjadi modal penting untuk memperluas jangkauan pengawasan.
Karena itu, Ombudsman tidak cukup hanya menyoroti persoalan pelayanan publik di tingkat pusat.
“Saya sudah memberikan pendalaman dan pandangan, Ombudsman mulai sekarang dan ke depan bukan hanya persoalan sidak (ke Lapas Cibinong) kemarin, tapi kita mau lihat nyalinya sampai ke daerah. 38 provinsi semua ada perwakilan Ombudsman. Ayo kita optimalisasikan,” ujar Taufan.
Taufan menilai persoalan pelayanan publik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota cukup beragam.
Di sisi lain, masyarakat kerap tidak mengetahui kepada siapa mereka harus menyampaikan laporan ketika mengalami persoalan dalam memperoleh pelayanan publik.
“Fungsi-fungsi pelayanan di kabupaten kota, di sebuah provinsi sesungguhnya banyak permasalahan. Cuma masyarakat enggak ngerti disalurkan ke mana. Dia tahu Ombudsman, tapi dia pikir ada nyalinya enggak,” kata politikus Fraksi Partai Golkar tersebut.
Untuk memperkuat pengawasan, Taufan mengusulkan sinergi antara perwakilan Ombudsman di daerah dan anggota Komisi II DPR RI.
Menurut dia, setiap anggota Komisi II memiliki daerah pemilihan (dapil) masing-masing sehingga koordinasi tersebut dapat membantu mengidentifikasi dan mengawal persoalan pelayanan publik di daerah.
“Saya bakal minta anggota Komisi II punya dapil semua. Di dapil-dapil masing-masing itu sebaiknya Ombudsman, kepala Ombudsman provinsi atau di daerah itu bersinergi dengan Komisi II yang membidangi pemerintahan dan politik,” tutur Taufan.
Ia menegaskan pelayanan publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar masyarakat.
Karena itu, pengawasan yang lebih dekat dengan masyarakat dinilai penting agar persoalan pelayanan publik dapat segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti.
Taufan berharap optimalisasi perwakilan Ombudsman di daerah membuat keberadaan lembaga tersebut semakin dirasakan masyarakat.
Ia juga mendorong pengawasan tidak berhenti pada tingkat pusat, tetapi menjangkau pemerintah daerah hingga kabupaten/kota.
Dorongan tersebut sejalan dengan cakupan kerja Ombudsman RI pada 2026 yang memperluas penilaian pelayanan publik terhadap pemerintah daerah, termasuk 38 pemerintah provinsi, 356 pemerintah kabupaten, dan 81 pemerintah kota.
Dengan penguatan pengawasan di daerah dan sinergi bersama anggota Komisi II, Taufan berharap masyarakat memiliki akses yang lebih jelas untuk menyampaikan persoalan pelayanan publik sekaligus memperoleh tindak lanjut atas laporan yang mereka sampaikan.(***)
