RUANG.NEWS MAKASSAR – Kenaikan harga aspal hingga 70 persen dan BBM industri hingga 100 persen menjadi perhatian Komisi D DPRD Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan proyek multiyears preservasi jalan 2025–2027.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengatakan pihaknya telah berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI terkait kemungkinan eskalasi harga pada proyek multiyears tersebut.
Namun, hasil konsultasi itu menunjukkan bahwa eskalasi harga belum dapat diterapkan karena pemerintah pusat harus terlebih dahulu menetapkan kondisi keadaan kahar (force majeure).
“Sampai sekarang memang belum ada eskalasi harga karena pemerintah pusat harus menetapkan terlebih dahulu adanya keadaan kahar (force majeure). Persoalan keadaan kahar ini cukup sulit, kecuali seperti saat pandemi COVID-19 kemarin yang memang sangat memaksa sehingga pemerintah harus menetapkan keadaan kahar,” kata Kadir Halid.
Hal itu disampaikan Kadir setelah memimpin Rapat Kerja Komisi D DPRD Sulsel dalam rangka menindaklanjuti hasil kunjungan kerja luar daerah ke Kantor LKPP RI di Jakarta.
Rapat tersebut membahas Program Multiyears Project Contract (MYC) Preservasi Jalan Tahun 2025–2027 dengan menghadirkan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi serta para kontraktor pemenang tender, Kamis (1/10/2026).
Menurut Kadir, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan hingga kini belum terdapat eskalasi harga untuk proyek multiyears jalan.
Karena itu, Komisi D akan menelaah setiap paket pekerjaan secara satu per satu. Pembahasan akan melihat komposisi pekerjaan, terutama volume pekerjaan aspal dan beton pada masing-masing paket.
“Kami akan menelaah satu per satu setiap paket pekerjaan. Kami akan melihat berapa banyak pekerjaan aspal dan berapa banyak pekerjaan beton dalam setiap paket, sehingga kami bisa mengetahui kondisi masing-masing pekerjaan,” ujarnya.
Kadir mengatakan, untuk sementara waktu, pekerjaan aspal ditunda. Sementara pekerjaan yang masih memungkinkan untuk berjalan dapat menggunakan metode rigid atau beton.
Jika terdapat perubahan pekerjaan dari aspal menjadi rigid, Komisi D meminta kontraktor mengusulkan perubahan tersebut kepada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk dikaji lebih lanjut.
“Kalau ada perubahan pekerjaan dari aspal ke rigid, kami meminta kontraktor mengusulkan perubahan tersebut kepada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk dipertimbangkan. Minimal harus ada adendum kontrak terkait perubahan pekerjaan tersebut,” jelasnya.
Dorong Proyek Tetap Berjalan
Kadir menilai perubahan metode pekerjaan dari aspal ke beton dapat menjadi salah satu solusi agar kendala kenaikan harga tidak menghentikan proyek multiyears.
Menurutnya, proyek tersebut merupakan salah satu program strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga pelaksanaannya perlu terus berjalan dengan tetap memperhatikan ketentuan kontrak dan teknis pekerjaan.
“Salah satu solusinya adalah perubahan pekerjaan dari aspal menjadi pekerjaan beton atau rigid. Itu salah satu solusi supaya pekerjaan jangan berhenti,” katanya.
“Pekerjaan jangan berhenti karena ini merupakan salah satu program strategis Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur. Sekarang masyarakat juga sudah mulai menikmati hasil pekerjaan yang telah selesai,” lanjutnya.
Kadir juga menyoroti capaian salah satu paket pekerjaan yang dinilainya cukup baik. Paket 3 yang dikerjakan PT Bumi Karsa bersama KSO-nya, kata dia, telah melampaui target progres.
“Kalau melihat target saat ini, yang paling bagus adalah Paket 3 yang dikerjakan PT Bumi Karsa bersama KSO-nya. Dari target sekitar 31 persen, realisasinya sudah mencapai 33 persen. Itu luar biasa,” katanya.
Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi kontraktor lainnya untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan sesuai target.
“Kalau capaian seperti ini bisa diikuti oleh para pemenang tender atau kontraktor lainnya, tentu sangat luar biasa. Saya mengapresiasi pemenang Paket 3, PT Bumi Karsa bersama KSO-nya,” ujar Kadir.
Masyarakat Diminta Ikut Awasi Proyek
Selain membahas kendala kenaikan harga material, Komisi D juga menerima berbagai laporan masyarakat mengenai kondisi pekerjaan proyek multiyears di lapangan.
Politisi Partai Golkar ini mengapresiasi masyarakat yang aktif menyampaikan laporan terkait pekerjaan jalan, termasuk laporan mengenai pekerjaan yang mengalami kerusakan meski belum sepenuhnya rampung.
“Saya atas nama Komisi D juga berterima kasih kepada masyarakat. Banyak sekali laporan yang masuk kepada kami terkait pekerjaan-pekerjaan di lapangan,” katanya.
Menurut Kadir, Komisi D juga menemukan sejumlah persoalan di beberapa lokasi saat melakukan pemantauan, termasuk pada Paket 2 dan Paket 5.
“Ada laporan mengenai pekerjaan yang mengalami kerusakan, termasuk pekerjaan yang belum selesai tetapi sudah mengalami kerusakan. Teman-teman juga tadi menemukan beberapa persoalan di sejumlah lokasi, baik pada Paket 2 maupun Paket 5,” jelasnya.
Karena itu, Kadir berharap masyarakat terus ikut mengawasi pelaksanaan proyek multiyears. Pengawasan publik, menurutnya, dapat membantu memastikan pekerjaan berjalan sesuai target dan kualitas yang telah ditetapkan.
“Saya berharap pengawasan seperti ini terus dilakukan oleh masyarakat. Dengan begitu, pekerjaan jalan ini betul-betul bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur dan kita semua,” tutupnya.(***)
