RUANG.NEWS TAKALAR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, mendampingi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dalam peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) di Kabupaten Takalar, Jumat (2/10/2026).
Peresmian berlangsung di SPPG Takalar Polongbangkeng Timur Timbuseng 3, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Timur, Kabupaten Takalar.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan, Andi Iwan Darmawan Aras, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye.
Rachmatika hadir bersama Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Machmud dan Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Gerindra Drs. Marjono.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda untuk melihat secara langsung pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat di daerah, khususnya melalui SPPG sebagai unit pelaksana program di tingkat daerah.
Rachmatika mengatakan, keberadaan SPPG memiliki peran penting dalam mendukung program pemenuhan gizi masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana program ini dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat,” kata Rachmatika.
Menurutnya, program pemenuhan gizi membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah hingga seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaannya.
“DPRD tentu akan terus memberikan perhatian terhadap program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, termasuk pemenuhan gizi. Kita berharap pelaksanaannya terus diperbaiki dan diperkuat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau langsung kondisi dan aktivitas pelayanan di SPPG Takalar Polongbangkeng Timur Timbuseng 3.
Rachmatika menilai sinergi lintas sektor menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan program pemenuhan gizi berjalan secara optimal.
“Program seperti ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan sinergi dan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta pihak-pihak yang terlibat di lapangan,” katanya.
Ia berharap keberadaan SPPG di berbagai daerah di Sulawesi Selatan terus diperkuat, baik dari sisi pelayanan, koordinasi maupun ketepatan sasaran penerima manfaat.
“Harapan kita, pelayanan pemenuhan gizi semakin baik dan jangkauannya semakin luas. Yang terpenting, masyarakat yang menjadi sasaran program benar-benar mendapatkan manfaatnya,” tutur Rachmatika.(***)
