RUANG.NEWS KEPRI – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mendorong penguatan konektivitas antarpelabuhan dan sinergi badan usaha milik negara (BUMN) untuk menekan biaya logistik serta mengurangi disparitas harga kebutuhan pokok di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Menurut Nurdin, karakteristik geografis Kepri sebagai wilayah kepulauan menuntut strategi pembangunan dan pelayanan publik yang berbeda dari daerah daratan.
Kondisi tersebut juga meningkatkan biaya pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial.
“Dengan kondisi geografis seperti itu, tentu biaya pembangunan infrastruktur maupun pelayanan sosial lebih tinggi dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial di daerah daratan,” ujar Nurdin saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2026).
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menekankan pentingnya sinergi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dalam membangun konektivitas antarpelabuhan yang lebih efektif.
Menurutnya, integrasi layanan pelabuhan dan transportasi laut dapat memperlancar distribusi barang, meningkatkan efisiensi logistik, serta menekan harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Tujuan kunjungan kerja kami adalah bagaimana sinergi BUMN, khususnya Pelindo dan Pelni, dapat menciptakan konektivitas antarpelabuhan sehingga menghasilkan efisiensi dan efektivitas yang bisa mengurangi disparitas harga, khususnya harga sembilan bahan pokok,” jelas Nurdin.
Kepri Butuh Strategi Pembangunan Wilayah Kepulauan
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad turut menegaskan pentingnya kehadiran negara untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah kepulauan.
Ia menyebut Kepri memiliki 292 pulau berpenghuni yang membutuhkan pendekatan pembangunan dan pelayanan publik sesuai kondisi geografisnya.
“Kepri ini memiliki karakteristik tersendiri karena merupakan wilayah kepulauan. Bayangkan, ada 292 pulau berpenghuni. Maka negara mesti hadir. Kita harus menjamin seluruh kebutuhan dasar dan kebutuhan penting lainnya bagi masyarakat,” ujar Ansar.
Ansar menjelaskan, konektivitas dan strategi penanganan wilayah kepulauan menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan bersama Komisi VI DPR RI dan para mitra kerja komisi.
Ia berharap pembahasan tersebut menghasilkan langkah konkret untuk mengatasi persoalan pembangunan dan distribusi kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengharapkan kolaborasi pemerintah daerah, DPR RI, dan berbagai pemangku kepentingan semakin memperkuat penanganan tantangan pembangunan di Kepri.
Menurutnya, pengalaman Kepri dalam mengelola wilayah kepulauan dapat menjadi referensi bagi daerah lain yang menghadapi persoalan serupa.
Konektivitas Logistik Jadi Tantangan Kepri
Kepri memiliki posisi strategis dalam perdagangan nasional dan internasional karena berada di jalur pelayaran Selat Malaka.
Namun, sekitar 96 persen wilayahnya berupa lautan dengan lebih dari dua ribu pulau. Kondisi ini menghadirkan tantangan dalam memperlancar konektivitas, mendistribusikan barang, dan memeratakan pelayanan publik.
Karena itu, penguatan konektivitas antarpelabuhan melalui sinergi Pelindo dan Pelni menjadi salah satu langkah yang didorong Nurdin Halid untuk meningkatkan efisiensi logistik.
Upaya tersebut diharapkan dapat menekan disparitas harga kebutuhan pokok sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.(***)
