RUANG.NEWS BULUKUMBA – Persoalan infrastruktur pertanian menjadi keluhan utama warga Desa Lorong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba, saat Anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Fraksi Partai Gerindra, H. Patudangi Azis, melaksanakan pengawasan pelaksanaan APBD Sulsel, Senin (12/10/2026).
Dalam kegiatan yang diikuti lebih dari 200 warga tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang berdampak langsung terhadap aktivitas pertanian.
Warga menyoroti kondisi jalan tani yang belum tuntas pengerjaannya serta saluran irigasi tersier yang sebagian besar masih berupa tanah.
Salah seorang warga mengungkapkan, jalan tani sepanjang sekitar 700 meter hingga kini belum mendapat penanganan secara menyeluruh. Padahal, akses tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pertanian masyarakat.
“Jalan tani sekitar 700 meter, tetapi yang sempat dikerjakan kemarin hanya sekitar 25 meter menggunakan dana desa. Sampai sekarang, sisanya belum terselesaikan,” keluh warga tersebut di hadapan Patudangi.
Selain jalan tani, warga juga menyoroti kondisi irigasi tersier di Desa Loncrompa. Sekitar 90 persen saluran irigasi di wilayah tersebut masih berupa saluran tanah sehingga menghambat distribusi air ke lahan pertanian.
Menurut warga, kondisi itu membuat penyaluran air ke petani berjalan lambat. Tingginya tingkat rembesan juga menyebabkan penggunaan air menjadi kurang efektif.
“Saluran irigasi tersier di Desa Loncrompa masih sekitar 90 persen berupa saluran tanah. Akibatnya, distribusi air ke petani lambat dan tingkat rembesannya tinggi sehingga penggunaan air tidak efektif. Kami memohon bantuan dan perhatian agar persoalan ini bisa ditangani,” ujar warga.
Patudangi Siap Tindak Lanjuti Keluhan Masyarakat
Menanggapi keluhan tersebut, Patudangi Azis menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, khususnya terkait kebutuhan perbaikan jalan tani dan peningkatan kualitas jaringan irigasi yang mendukung produktivitas pertanian.
Sebagai Anggota Komisi C DPRD Sulsel, Patudangi menilai pengawasan pelaksanaan APBD menjadi bagian penting untuk memastikan program pemerintah daerah menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Ia menjelaskan, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Melalui fungsi pengawasan, DPRD berupaya memastikan pemerintah daerah menjalankan program dan menggunakan anggaran secara transparan, akuntabel, serta tepat sasaran.
“Pengawasan ini penting agar pelaksanaan APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Aspirasi yang disampaikan warga menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku,” demikian penekanan Patudangi dalam merespons persoalan yang disampaikan masyarakat.
Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah agar pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan serta mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Melalui kegiatan pengawasan tersebut, Patudangi berharap berbagai persoalan infrastruktur pertanian yang dikeluhkan warga dapat memperoleh perhatian pemerintah daerah.
Perbaikan jalan tani dan jaringan irigasi diharapkan mampu memperlancar aktivitas petani, meningkatkan efektivitas distribusi air, serta mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Bulukumba.(***)
