RUANG.NEWS JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menanggapi beredarnya pemberitaan terkait pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Sulawesi Selatan (Sulsel).
Melalui Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan, DPP KNPI meminta seluruh pihak untuk tidak berspekulasi maupun menarik kesimpulan sepihak mengenai keabsahan Musda tersebut.
DPP KNPI menegaskan bahwa penilaian sah atau tidaknya Musda harus didasarkan pada proses serta ketentuan konstitusi organisasi, bukan pada opini yang berkembang di ruang publik.
Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP KNPI, Rijal Akbar Tanjung, menyatakan bahwa dinamika Musda KNPI Sulawesi Selatan merupakan persoalan internal organisasi yang saat ini sedang dikaji secara menyeluruh dan hati-hati oleh DPP KNPI.
“Hingga saat ini, proses penyelesaian Musda KNPI Sulawesi Selatan di tingkat DPP KNPI belum menghasilkan keputusan organisasi yang bersifat final dan mengikat,” ujar Rijal dalam keterangannya.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak untuk memberikan ruang bagi mekanisme organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi KNPI.
“KNPI adalah organisasi yang berdiri di atas konstitusi organisasi. Setiap Musda dinilai sah atau tidak sah berdasarkan aturan main. Inilah prinsip yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.
Rijal menambahkan, DPP KNPI memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepastian hukum organisasi sekaligus mencegah terjadinya polarisasi yang dapat merugikan kader serta masa depan KNPI di daerah.
Menurutnya, setiap pernyataan dan sikap organisasi harus disampaikan secara proporsional dan tidak tergesa-gesa.
Dalam kesempatan tersebut, DPP KNPI juga mengimbau seluruh elemen KNPI di Sulawesi Selatan agar tetap menjaga kondusivitas, menahan diri, serta mengedepankan etika dan semangat persaudaraan dalam menyikapi perbedaan pandangan.
“Perbedaan adalah hal yang wajar dalam organisasi besar seperti KNPI. Namun persatuan, kepatuhan pada konstitusi organisasi, dan tanggung jawab moral kepada pemuda Indonesia harus menjadi pegangan utama,” katanya.
DPP KNPI memastikan proses penataan dan penyelesaian Musda KNPI Sulawesi Selatan akan terus dikawal secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab demi menjaga marwah KNPI sebagai rumah besar pemuda dan mitra strategis bangsa.(**)
