RUANG.NEWS MAKASSAR — Ketua DPC PDIP Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile, menginstruksikan seluruh kader serta jajaran struktural partai di Kota Makassar untuk aktif menyosialisasikan penolakan terhadap wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Instruksi itu disampaikan sebagai bagian dari sikap politik DPC PDIP Makassar dalam menjaga dan mempertahankan kemajuan demokrasi di Indonesia.
Menurut pengurus DPC, wacana pengembalian mekanisme Pilkada melalui DPRD dinilai sebagai langkah mundur yang berpotensi menggerus capaian demokrasi pascareformasi.
“Memundurkan demokrasi sama artinya dengan menggiring kesadaran politik publik kembali ke zaman Orde Baru. Hak partisipasi politik langsung rakyat berpotensi direbut paksa dan dijadikan alat permainan segelintir elite partai di ruang sempit DPRD,” demikian pernyataan sikap DPC PDIP Makassar.
Untuk memastikan sikap penolakan tersebut tersosialisasi luas, Ketua DPC Makassar melalui Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Arsony pada Kamis, 8 Januari 2026, menginstruksikan agar kader di semua tingkatan membumikan wacana penolakan Pilkada melalui DPRD hingga ke akar rumput.
Secara politik, DPC PDIP Makassar mengakui sistem pemilihan tidak langsung melalui DPRD berpotensi menguntungkan partai, mengingat PDIP merupakan pemenang Pemilu Legislatif secara nasional dan memiliki kekuatan signifikan di sejumlah daerah.
Namun, keuntungan tersebut dinilai tidak sebanding dengan risiko terhadap prinsip kedaulatan rakyat.
“Demokrasi adalah roh perjuangan partai kami. Karena itu, sekalipun secara elektoral menguntungkan, sistem yang mencederai kedaulatan rakyat tetap harus ditolak,” tegasnya.
Dengan sikap ini, DPC PDIP Makassar menyatakan akan berada di garis depan dalam mengawal hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung, jujur, dan demokratis.(**)
