RUANG.News – Krisis ekonomi yang sangat serius di Iran akibat sanksi internasional, terutama dari Amerika Serikat (AS), inflasi yang sangat tinggi, pembatasan ekspor minyak, serta ketidakstabilan politik, membuat nilai tukar Rial (mata uang Iran), jatuh ke titik terendah dalam sejarah.
Seperti diberitakan The Sunday Guardian, di Eropa Rial tidak lagi diterima atau bisa ditukar. Hal ini membuat Iran semakin terisolasi dari sistem keuangan global.
Saat ini, 1 dolar AS setara dengan 1,137,500.00 Rial, sedangkan 1 euro sama dengan 1,327,240.69 Rial. Anjloknya nilai mata uang Rial Iran terhadap dolar AS ini adalah yang terendah dalam sejarah.
Kondisi ekonomi dalam negeri Iran yang memburuk ini memicu gelombang protes besar-besaran sejak 28 Desember 2025, yang awalnya dipicu oleh mahalnya harga pangan dan melemahnya nilai uang, lalu berkembang menjadi tuntutan perubahan pemerintahan.
Protes dimulai dari pedagang di Grand Bazaar Tehran dan mahasiswa, kemudian menyebar ke seluruh 31 provinsi, termasuk kota-kota kecil.
Bentrokan dengan aparat keamanan menyebabkan ratusan orang tewas dan ribuan ditangkap, memperparah ketegangan sosial.
Ketidakpastian politik ini juga membuat investor dan masyarakat kehilangan kepercayaan pada Rial, sehingga mereka beralih ke dolar, emas, atau bahkan kripto, yang justru semakin menekan nilai mata uang nasional.
Mengutip Al Jazeera, pelemahan Rial terjadi sangat drastis. Pada akhir Desember 2025, nilai tukar mencapai lebih dari 1,4 juta Rial per dolar AS, padahal pada Januari 2025 masih sekitar 700 ribu Rial, dan pertengahan 2025 sekitar 900 ribu Rial.
Kejatuhan mata uang ini langsung mendorong inflasi tinggi, terutama pada bahan pangan yang rata-rata naik 72 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, inflasi tahunan Iran kini berada di kisaran 40 persen, membuat daya beli masyarakat jatuh dan kehidupan sehari-hari semakin sulit.
Krisis ekonomi Iran diperparah oleh beberapa faktor besar. Pada Juni 2025, Iran terlibat perang selama 12 hari dengan Israel yang menyebabkan kerusakan infrastruktur di sejumlah kota dan membebani keuangan negara.
Selain itu, pada September 2025, PBB kembali memberlakukan sanksi ekonomi terkait program nuklir Iran, setelah Dewan Keamanan PBB menolak mencabut sanksi secara permanen. Sanksi ini membatasi perdagangan dan akses Iran ke mata uang asing, sehingga semakin menekan nilai Rial.
Di dalam negeri, kebijakan pemerintah juga menambah beban masyarakat. Pada Desember 2025, Iran menerapkan sistem baru subsidi bahan bakar yang pada praktiknya menaikkan harga bensin, yang sebelumnya termasuk paling murah di dunia.
Pemerintah juga akan meninjau ulang harga bahan bakar setiap tiga bulan, sehingga membuka kemungkinan kenaikan harga lanjutan. Pada saat yang sama, harga pangan diperkirakan terus naik setelah bank sentral menghapus nilai tukar khusus bersubsidi untuk impor, kecuali untuk obat-obatan dan gandum.
Keluhan masyarakat pun semakin keras terdengar. Harga produk susu telah mengalami kenaikan enam kali lipat dalam setahun, sedangkan barang-barang lain bahkan melonjak lebih dari sepuluh kali lipat. Situasi inilah yang mendorong kemarahan publik dan menjadikan krisis ekonomi sebagai pemicu utama protes besar-besaran di Iran. (int)
