RUANG.NEWS MAKASSAR — Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan lapangan ke lahan milik warga di Kelurahan Berua, Jalan Laniang BTP, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang telah diterbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Perum Perumnas BTP Makassar.
Rombongan dipimpin langsung Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, didampingi Sekretaris Komisi Abdul Rahman serta anggota komisi Lukman B Kady dan Muhtadin.
Turut hadir perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Makassar, Lurah Berua, pihak Perum Perumnas, serta pemilik lahan.
Kadir Halid mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi lahan yang menjadi sengketa antara warga dan Perum Perumnas BTP Makassar.
“Kami hadir bersama BPN Makassar dan Perum Perumnas untuk melakukan pengukuran. Hasilnya nanti akan ditindaklanjuti kembali di Komisi D, kemudian disinkronkan dengan data yang dimiliki Perum Perumnas,” ujar Kadir di lokasi, Selasa (3/2/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya, sertifikat yang dipegang warga berada dalam wilayah HPL 9 dan HPL 7.
“Hasil kemarin menunjukkan bahwa HPL 9 dan HPL 7 sudah dibebaskan oleh Perumnas. Artinya, jika sudah dibebaskan, siapa yang menerima pembayaran dan siapa yang menjual, itu yang akan kita telusuri dan semoga bisa terungkap,” katanya.
Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel, Abdul Rahman, menambahkan bahwa kunjungan lapangan ini dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan.
“Kami turun langsung untuk memastikan bukti yang dipegang pihak yang mengklaim sebagai pemilik, dan membuktikannya secara faktual di lapangan,” ujar Rahman.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Lukman B Kady, menyebut hasil pengukuran dari BPN akan menjadi bahan utama untuk rapat lanjutan di komisi.
“Hasil pengukuran ini akan kita bahas kembali. Jika tidak ditemukan titik temu, maka kami akan mendorong pembentukan panitia khusus (pansus),” tegasnya.(**)
