RUANG.NEWS JAKARTA — Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang meminta pemerintah menunda rencana impor 105.000 unit mobil niaga asal India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurut Idrus, sikap Dasco tidak sekadar respons politik, melainkan pandangan strategis yang berpijak pada fondasi konstitusi dan filosofi pembangunan nasional.
“Pandangan Pak Dasco untuk meminta penundaan tentu penuh pertimbangan. Jika kita melihat dalam perspektif nilai ‘kebenaran’ dan ‘kepenaran’, maka kebenaran menyangkut konsep besar pembangunan nasional, sementara kepenaran menyangkut efektivitas strategi pelaksanaannya,” ujar Idrus di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Ia menegaskan, arah kebijakan ekonomi nasional harus berpijak pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya sistem perekonomian nasional yang mandiri, terintegrasi, serta melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama.
“Secara konseptual, kita berbicara tentang penataan sistem perekonomian nasional yang mandiri dan terintegrasi, yang diinspirasi oleh nilai-nilai ideologi dan falsafah bangsa. Itu pengejawantahan Pasal 33 UUD 1945,” katanya.
Namun demikian, Idrus mengingatkan bahwa konsep besar saja tidak cukup. Pada tataran operasional, strategi kebijakan harus dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan komprehensif agar tidak berjalan parsial serta tidak merugikan industri dalam negeri.
“Kalau kita bicara strategi, itu berarti bicara koordinasi, substansi, dan konsistensi dalam pelaksanaan. Jangan sampai kebijakan strategis justru tidak memberi efek bangkitan bagi industri nasional,” ujarnya.
Sebelumnya, Dasco meminta pemerintah menunda rencana impor tersebut dengan pertimbangan Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat.
Ia menilai kebijakan yang menyangkut penggunaan APBN dan berdampak luas terhadap industri nasional perlu dibahas secara komprehensif bersama kepala negara.
Dalam perkembangan terbaru, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mengikuti saran Dasco terkait rencana impor mobil pikap tersebut.
“Pak Dasco ada komentar kemarin. Ya, kita ikuti Pak Dasco saja,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Purbaya menambahkan, penundaan tersebut sejalan dengan penekanan Presiden Prabowo mengenai pentingnya kemandirian ekonomi dan penguatan industri dalam negeri.
Menurut dia, posisi presiden dalam mendorong penguatan manufaktur nasional sudah jelas.
“Kalau tujuan Presiden adalah menggalakkan industri dalam negeri, saya pikir presiden posisinya jelas dalam hal ini,” tuturnya.
Dukungan terhadap penundaan impor juga disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah.
Ia menilai kebijakan impor tersebut berpotensi melemahkan industri manufaktur nasional yang selama ini pertumbuhannya berada di bawah laju pertumbuhan PDB.
Said mengutip perhitungan lembaga riset Celios yang menyebut rencana impor itu berpotensi menggerus PDB hingga Rp39,29 triliun serta menekan surplus industri otomotif nasional.
Bagi Idrus, substansi persoalan ini bukan semata-mata soal impor atau tidak impor, melainkan konsistensi terhadap desain besar kemandirian ekonomi nasional pada tahun kedua pemerintahan Prabowo.
“Penundaan bukan berarti menolak pembangunan. Justru ini upaya memastikan kebijakan benar secara konsep dan tepat dalam pelaksanaannya. Memahami dulu baru mendukung. Jangan mendukung tanpa memahami,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam kerangka Koalisi Indonesia Maju, sinergi antara pemerintah dan parlemen merupakan satu kesatuan dalam menjaga arah kebijakan nasional tetap selaras dengan arsitektur besar ekonomi presiden.
Dengan demikian, dukungan Idrus terhadap penundaan impor dinilai sebagai penegasan bahwa setiap kebijakan strategis negara harus diuji dalam dua dimensi sekaligus, yakni kokoh secara konseptual sesuai amanat konstitusi dan tepat secara operasional demi memperkuat industri nasional.(**)
