RUANG.NEWS MAKASSAR — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal MI, mengungkap latar belakang keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional Board of Peace.
Menurutnya, keputusan tersebut dilandasi komitmen kuat Indonesia untuk mendorong perdamaian di Gaza, Palestina.
Hal itu disampaikan legislator yang akrab disapa Deng Ical dalam acara silaturahmi yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama di halaman Kantor DPC PKB Makassar, Senin (2/3/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah organisasi mahasiswa dan sosial, di antaranya IMM, TKSK, Forum Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Makassar, serta perwakilan media.
“Karena untuk perdamaian Gaza, maka Indonesia yang angkat tangan untuk bergabung,” ujar Deng Ical.
Ia menjelaskan, gagasan pembentukan Board of Peace muncul karena berbagai resolusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dinilai belum mampu menghentikan konflik berkepanjangan di Gaza.
Menurutnya, sejumlah sidang dan resolusi PBB kerap berujung pada kebuntuan politik, terutama akibat penggunaan hak veto oleh negara-negara besar di Dewan Keamanan PBB.
Situasi tersebut mendorong sejumlah negara, khususnya dari kawasan Timur, berinisiatif membentuk forum alternatif yang diharapkan lebih efektif dalam merealisasikan perdamaian secara konkret.
“Resolusi PBB sering tidak mampu mengubah keadaan di lapangan. Karena itu muncul inisiatif membentuk forum baru yang diharapkan lebih efektif,” jelas mantan Wakil Wali Kota Makassar itu.
Indonesia, lanjutnya, memandang forum tersebut sebagai peluang strategis untuk memperkuat diplomasi dalam mendukung kemerdekaan Palestina, sejalan dengan amanat konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
Dalam perjalanannya, forum tersebut diisi sejumlah tokoh dunia, di antaranya mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, serta Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, seiring waktu, dinamika internal forum berkembang. Deng Ical menilai arah pembahasan mulai melebar dari fokus awal perdamaian Gaza menjadi isu stabilitas kawasan Timur Tengah secara umum.
“Awalnya spesifik untuk Gaza. Tapi belakangan bergeser menjadi isu perdamaian Timur Tengah secara umum. Kita tentu kaget karena fokusnya berubah,” ujarnya.
Ia juga menyinggung adanya kesepakatan damai yang sempat dibicarakan, namun konflik di lapangan tetap terjadi.
Hal itu, menurutnya, menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas forum dalam menekan agresi dan memastikan implementasi kesepakatan.
Legislator dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I tersebut mengungkapkan, keikutsertaan Indonesia dalam forum itu sempat dibahas di DPR RI, khususnya menyangkut urgensi dan arah kebijakan luar negeri.
Menurutnya, secara prinsip Indonesia tidak keliru bergabung karena niat awalnya jelas, yakni memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan memperkuat jalur diplomasi internasional.
Apalagi, forum tersebut disebut memiliki akses komunikasi dengan sejumlah elite global, termasuk tokoh berpengaruh di Amerika Serikat.
“Awalnya benar sekali, untuk memerdekakan Palestina. Karena selama ini pintu-pintu diplomasi yang kuat terasa belum cukup,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar Indonesia tetap konsisten sehingga tujuan awal tidak melenceng.
Terlebih, terdapat momentum penting seperti resolusi yang ditargetkan rampung pada 15 Januari lalu, namun prosesnya dinilai tidak berjalan sesuai harapan.
Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu negara yang vokal mendukung kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional, termasuk mendorong penghentian kekerasan, pembukaan akses kemanusiaan, dan solusi dua negara (two-state solution).
Deng Ical menegaskan, apa pun bentuk forum internasional yang diikuti Indonesia, komitmen terhadap perdamaian Gaza dan kemerdekaan Palestina harus tetap menjadi prioritas utama.
“Jangan sampai tujuan awal kita untuk Gaza dan kemerdekaan Palestina justru kabur di tengah jalan,” pungkasnya.(**)
