RUANG.NEWS MAKASSAR — Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja membahas program empat paket irigasi multiyears 2025–2027 bersama para pemenang tender di ruang rapat Komisi D, Kantor Sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu (4/3/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi D Kadir Halid dan dihadiri Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDA CKTR) Sulsel, para direktur perusahaan pemenang tender, serta anggota Komisi D.
Kadir Halid mengatakan, rapat tersebut bertujuan meminta pemaparan langsung dari seluruh kontraktor terkait rencana pekerjaan masing-masing paket irigasi.
“Hari ini kita undang seluruh pemenang tender kontraktor multiyears irigasi. Ada empat paket dan semuanya sudah ada pemenangnya. Mereka sudah memaparkan secara rinci, mulai dari desain hingga detail pekerjaan,” ujar Kadir.
Ia menyebut, total terdapat 39 titik irigasi yang akan dikerjakan dalam skema multiyears tersebut, yang terbagi dalam empat paket pekerjaan.
Terkait anggaran, Kadir menjelaskan nilai pagu awal proyek tidak sampai Rp700 miliar. Namun setelah proses tender dan penawaran, nilai kontrak diperkirakan berada di kisaran Rp500 hingga hampir Rp600 miliar.
“Kita tekankan agar pekerjaan dilakukan secara profesional dan tepat waktu. Irigasi ini menyangkut kebutuhan air untuk sawah masyarakat, sehingga harus benar-benar diperhatikan kualitas dan waktunya,” tegasnya.
Ia juga meminta agar sebelum pelaksanaan fisik dimulai, dilakukan pertemuan dengan masyarakat sekitar daerah irigasi dan melibatkan Komisi D dalam proses pemantauan.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi D dari Fraksi Partai NasDem, Aan Nugraha, menegaskan bahwa pengerjaan irigasi berbeda dengan proyek bangunan atau jalan karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan petani.
“Pengerjaan irigasi tidak sama dengan bangunan atau jalan. Ini menyangkut masyarakat dan ketahanan pangan. Karena itu perencanaannya harus matang,” ujarnya.
Aan menekankan pentingnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota serta kelompok tani sebelum pekerjaan dimulai. Sosialisasi dinilai perlu dilakukan agar proyek benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai kita bekerja tetapi masyarakat tidak membutuhkan. Apalagi ini berkaitan dengan swasembada pangan. Kami tidak ingin ada pekerjaan mangkrak,” katanya.
Ia menambahkan, Dinas SDA nantinya akan menggelar Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) dengan melibatkan pemerintah daerah setempat dan kontraktor. Skema pekerjaan yang digunakan adalah design and build, sehingga kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi dalam pelaksanaan proyek.
Terkait pengawasan teknis, Aan menjelaskan dalam rapat kali ini pihak yang diundang hanya kontraktor pelaksana, bukan manajemen konstruksi (MK). Ia menyebut perusahaan MK tidak dapat diganti, namun personel yang bertugas masih dapat dievaluasi.
“Kalau memang perlu evaluasi dan ada personel yang harus diganti, itu bisa disampaikan melalui Dinas SDA,” ujarnya.
Komisi D berharap seluruh paket irigasi multiyears tersebut dapat berjalan sesuai perencanaan, tepat waktu, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi sektor pertanian di Sulawesi Selatan.(**)
