RUANG.NEWS MAKASSAR — Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kadir Halid, mengultimatum Ketua Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Makassar, Zulkifli Zahril, terkait polemik kenaikan tarif cleaning dan maintenance kontainer yang disebut mencapai hingga 300 persen.
Kritik tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Kantor Sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa (3/3/2026).
RDP dilaksanakan setelah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Sulawesi Selatan dan Barat menyampaikan aduan terkait lonjakan tarif kontainer yang dinilai diputuskan secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas.
Rapat tersebut menghadirkan sejumlah pihak di sektor kepelabuhanan dan pelayaran, di antaranya Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Executive Director dan General Manager Pelindo Regional Makassar, serta pihak Terminal Head Terminal Petikemas New Makassar.
Selain itu, sejumlah perusahaan pelayaran juga hadir, seperti PT Meratus Line, PT Tanto Intim Line, PT Temas Shipping, PT Caraka Tirta Perkasa, PT Salam Pasifik Indonesia Line, dan PT Pelayaran Nusantara Panurjwan.
Dalam forum tersebut, Kadir Halid menyampaikan bahwa rapat digelar untuk menindaklanjuti keluhan ALFI Sulselbar terkait kenaikan tarif cleaning dan maintenance kontainer yang dianggap tidak wajar.
Ia kemudian mempersilakan Zulkifli Zahril untuk memberikan klarifikasi mengenai kebijakan tersebut.
Zahril menjelaskan bahwa INSA Makassar tidak secara langsung mengatur tarif. Menurutnya, kenaikan tarif merupakan kesepakatan business to business (B2B) antara perusahaan pelayaran yang ditentukan oleh kantor pusat masing-masing operator.
“Sebelum pemuatan kontainer berlangsung, semua biaya yang akan keluar di pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan sudah disampaikan kepada anggota kami. Jika disetujui, pemuatan dilakukan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sebagian besar perusahaan pelayaran di Makassar hanya berstatus cabang sehingga kebijakan tarif ditetapkan oleh kantor pusat masing-masing perusahaan.
Menurut Zahril, kenaikan tarif juga berkaitan dengan upaya menjaga kondisi dan umur kontainer.
“Kontainer harus di-maintenance agar berumur 10 sampai 15 tahun. Jika berkarat harus dicat, jika ada kerusakan kecil dilas, dan handle serta lingkupnya diperbaiki. Semua kontainer di Indonesia diimpor dari China karena belum ada pabrik lokal,” jelasnya.
Meski demikian, Kadir Halid mempertanyakan dasar hukum dari kenaikan tarif tersebut. Hal ini menyusul pengakuan bahwa kebijakan tersebut bukan berdasarkan regulasi pemerintah.
Ia menegaskan setiap kenaikan tarif harus memiliki landasan aturan dari pemerintah agar tidak merugikan pelaku usaha lainnya.
“Tidak boleh ada perusahaan yang menentukan tarif seenaknya tanpa aturan pemerintah. Dasar kenaikan tarif ini tidak ada. Saya sudah membaca Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 59 yang memuat 138 pasal dan jelas menyebut peran gubernur,” tegasnya.
Kadir juga menyinggung peran INSA dalam penentuan tarif tersebut. Namun Zahril kembali menegaskan bahwa asosiasi tersebut tidak memiliki kewenangan menentukan tarif karena kebijakan bersifat internal masing-masing perusahaan pelayaran.
Meski memahami adanya alasan teknis seperti maintenance kontainer, Kadir menekankan bahwa setiap kebijakan tarif tetap harus memiliki dasar regulasi yang jelas.
“Dasarnya harus ada, bukan hanya alasan operasional atau maintenance,” pungkasnya.(**)
