RUANG.NEWS MAKASSAR — Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menekankan pentingnya edukasi politik dan diskusi publik dalam merawat demokrasi sebagai bagian dari warisan reformasi.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Sulawesi Selatan, Alamsyah, dalam kegiatan diskusi bertajuk “Bersama Media, Awasi Demokrasi” yang digelar di Kantor Bawaslu Sulsel, Makassar, Selasa (10/3/2025).
Alamsyah mengatakan upaya merawat demokrasi tidak hanya dilakukan saat momentum pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.
Menurutnya, demokrasi di Indonesia bersifat dinamis sehingga membutuhkan ruang diskusi, silaturahmi, dan sinergi berbagai pihak untuk terus memperkuat kualitasnya.
“Demokrasi di negara kita sangat dinamis sehingga kita membutuhkan diskusi, silaturahmi, bahkan sinergisitas untuk bagaimana memajukan negara ini,” ujar Alamsyah.
Ia menambahkan, Bawaslu sebagai lembaga yang lahir dari semangat reformasi memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga dan merawat demokrasi, tidak hanya pada momentum lima tahunan.
Dalam kesempatan yang sama, pegiat demokrasi Abdul Karim menilai isu demokrasi sering kali hanya disoroti pada saat pelaksanaan pemilu atau pilkada.
Padahal, menurutnya, upaya memperkuat demokrasi membutuhkan proses edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat.
“Isu demokrasi tidak hanya soal pilkada dan pemilu, tetapi juga tentang edukasi yang berkelanjutan yang terus dikerjakan Bawaslu hingga saat ini,” kata Abdul Karim.
Ia juga menekankan pentingnya peran media massa bersama Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi.
Menurutnya, media memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada publik sekaligus mendukung proses pengawasan demokrasi.
“Media massa memiliki tanggung jawab terhadap kualitas demokrasi, termasuk dalam mendukung kerja-kerja pengawasan yang dilakukan Bawaslu,” pungkasnya.(**)
