RUANG.NEWS MAKASSAR — Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, menilai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, telah menjalankan tugasnya dengan baik, khususnya dalam merespons dinamika energi di tengah situasi global.
Menurut Idrus, sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024 hingga 2026, berbagai tantangan global telah diantisipasi melalui kebijakan yang dinilai mendasar, prospektif, dan antisipatif.
Ia menyebut, langkah-langkah yang dilakukan Menteri ESDM dalam mengelola sektor energi, termasuk hilirisasi serta penataan sumber daya seperti minyak, gas, nikel, dan timah, merupakan bentuk kerja konkret dalam menghadapi tantangan tersebut.
“Kita ingin menteri-menteri bekerja seperti itu, karena kebijakannya sudah mendasar, prospektif, dan antisipatif,” ujarnya.
Namun demikian, Idrus menyoroti lemahnya komunikasi politik pemerintah dalam menjelaskan kebijakan kepada publik.
Menurutnya, para menteri, wakil menteri, dan juru bicara pemerintah belum optimal dalam menyampaikan narasi kebijakan secara utuh kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa seharusnya setiap kebijakan pemerintah disertai penjelasan yang komprehensif sejak awal, bukan hanya merespons setelah muncul polemik.
“Seharusnya sebelum kebijakan diambil, narasinya sudah dijelaskan terlebih dahulu. Itu yang disebut sosialisasi. Yang terjadi sekarang, seakan-akan baru menjawab setelah muncul persoalan,” katanya.
Idrus menilai, lemahnya komunikasi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, meskipun secara substansi kebijakan pemerintah dinilai sudah tepat.
Ia juga menekankan pentingnya peran aktif para menteri sebagai pembantu presiden dalam menerjemahkan kebijakan sesuai bidang masing-masing tanpa harus menunggu instruksi langsung.
“Begitu diberi mandat, itu berarti sudah ada perintah untuk menjalankan dan menerjemahkan kebijakan presiden sesuai bidang masing-masing,” ujarnya.
Lebih lanjut, Idrus menyarankan agar Presiden Prabowo melakukan konsolidasi internal guna meningkatkan efektivitas kerja para pembantunya di kabinet. Evaluasi, menurutnya, perlu dilakukan secara berkala.
“Kalau tidak efektif, tidak usah segan-segan untuk melakukan pergantian,” tegasnya.
Di sisi lain, Idrus juga menyinggung kebijakan politik luar negeri Indonesia yang dijalankan Presiden Prabowo. Ia menilai pendekatan “bebas aktif” yang diterapkan harus dipahami secara dinamis.
Menurutnya, kebijakan luar negeri Indonesia harus tetap berlandaskan ideologi, falsafah bangsa, dan konstitusi, dengan prinsip menjunjung kemerdekaan dan menolak segala bentuk penjajahan.
“Bebas aktif itu mengalir, tetapi tidak hanyut. Artinya, berkomunikasi dengan siapa saja, tetapi tetap berpegang pada nilai-nilai dasar bangsa,” jelasnya.
Idrus menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo akan mengambil langkah-langkah strategis yang berpihak pada kepentingan bangsa Indonesia.
Ia menambahkan, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, telah menginstruksikan seluruh kader untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah.
“Seluruh jajaran Partai Golkar diminta mendukung secara total kebijakan Presiden yang bersifat mendasar, prospektif, dan antisipatif untuk kepentingan bangsa,” pungkasnya.(**)
