RUANG.NEWS MAKASSAR – Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Muhammad Sadar, menyoroti sejumlah persoalan krusial yang dinilai berdampak langsung terhadap kepercayaan rekanan dan keberlanjutan proyek infrastruktur di daerah.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat lanjutan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMBK) Sulsel, yang dipimpin Ketua Komisi D, Kadir Halid, Senin (13/4/2026).
Dalam rapat tersebut, Sadar mengungkapkan masih adanya sisa utang proyek fisik dari tahun-tahun sebelumnya yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, total utang proyek sempat mencapai Rp368 miliar.
“Yang sudah terselesaikan sekitar Rp271 miliar hingga akhir 2023. Artinya masih tersisa Rp94 miliar di 2024. Dan hari ini kami mendapat informasi sudah dibayar Rp48 miliar, sehingga masih tersisa sekitar Rp46 miliar,” ujar Sadar.
Ia menegaskan, percepatan penyelesaian sisa utang tersebut sangat penting untuk menghindari potensi denda keterlambatan sekaligus menjaga kepercayaan rekanan terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Jika ini tidak segera diselesaikan, dampaknya bukan hanya denda, tetapi juga menurunnya kepercayaan rekanan terhadap Pemprov Sulsel,” tegasnya.
Selain itu, Sadar juga menyoroti tantangan besar dalam pelaksanaan proyek multiyears contract (MYC) 2025–2027.
Ia menyebutkan, lonjakan harga material konstruksi, khususnya aspal dan bahan bakar minyak (BBM), telah melampaui asumsi awal dalam kontrak proyek.
Menurutnya, harga aspal yang sebelumnya berada di kisaran 360 dolar AS kini melonjak hingga 700 dolar AS.
Sementara itu, harga BBM industri juga mengalami kenaikan signifikan dari sekitar Rp19 ribu menjadi Rp30 ribu per liter.
“Kenaikannya sudah sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 70 hingga 80 persen dari harga awal. Ini tentu menjadi beban berat bagi rekanan di lapangan,” jelasnya.
Oleh karena itu, Sadar meminta Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi mempertimbangkan langkah strategis, termasuk kemungkinan penerapan skema penyesuaian harga atau eskalasi, agar proyek tetap berjalan tanpa merugikan pihak kontraktor.
Di sisi lain, ia juga menyoroti kondisi laboratorium pengujian milik Bina Marga di kawasan Baddoka yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Meskipun masih berfungsi, peralatan yang digunakan dinilai sudah cukup tua dan kurang optimal.
“Seringkali rekanan justru melakukan pengujian di luar daerah seperti Bandung atau Surabaya, padahal kita memiliki fasilitas sendiri. Ini perlu diperkuat,” ujarnya.
Legislator dari daerah pemilihan Sulsel 6 yang meliputi Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, dan Kota Parepare itu mendorong adanya pembenahan serta pengadaan peralatan baru.
Langkah tersebut dinilai penting agar laboratorium dapat dimanfaatkan secara maksimal dan mendukung peningkatan kualitas pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan.(**)
