RUANG.NEWS JAKARTA – Ketimpangan infrastruktur di Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menilai pembangunan jalan tol di wilayah tersebut masih sangat terbatas dan belum mampu mengimbangi kebutuhan mobilitas masyarakat.
Ia mengungkapkan, panjang jalan tol di Sulawesi Selatan saat ini baru sekitar 25 kilometer atau belum mencapai 1 persen dari total panjang jalan tol nasional.
Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab kemacetan yang terjadi, bahkan di luar periode arus mudik.
“Tidak hanya saat Lebaran, di hari biasa pun kemacetan sudah menjadi persoalan serius di Sulawesi Selatan,” ujar Andi Iwan, Jumat (17/4/2026).
Selain itu, AIA sapaan akrabnya juga menyoroti kondisi ruas jalan utama Makassar–Parepare yang merupakan jalur vital penghubung antarwilayah di Pulau Sulawesi.
Menurutnya, ruas tersebut belum mengalami peningkatan signifikan selama hampir 24 tahun dan hanya mendapatkan penanganan berupa pemeliharaan rutin.
Padahal, kata dia, jalur tersebut merupakan titik kemacetan utama (bottleneck) bagi kendaraan dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, hingga wilayah utara lainnya.
“Ruas ini menjadi bottleneck bagi arus kendaraan lintas provinsi, sehingga perlu penanganan serius,” jelasnya.
AIA menambahkan, sejumlah alokasi anggaran sebelumnya tidak terserap secara optimal, sehingga rencana peningkatan jalan tidak berjalan maksimal.
Ia menilai pendekatan preservasi atau pemeliharaan tidak lagi memadai untuk menjawab lonjakan volume kendaraan.
“Sudah tidak cukup jika hanya dilakukan pemeliharaan. Dibutuhkan rekonstruksi menyeluruh agar arus kendaraan bisa kembali normal,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti keterbatasan fasilitas rest area di ruas tol yang sudah beroperasi.
Untuk mempercepat pembangunan, ia mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan fasilitas tersebut.
Menurutnya, peluang investasi sebenarnya cukup besar, namun masih terkendala proses perizinan yang dinilai kompleks.
“Tidak harus badan usaha jalan tol yang membangun rest area. Swasta juga bisa dilibatkan agar pembangunan lebih cepat dan kebutuhan pengguna jalan terpenuhi,” katanya.
Selain membahas infrastruktur di Sulawesi Selatan, Andi Iwan juga menyinggung pengelolaan arus kendaraan di lintasan penyeberangan Merak–Bakauheni.
Ia menilai sistem yang berjalan saat ini sudah cukup baik, namun tetap memerlukan pengaturan lalu lintas yang lebih adaptif.
Ia mengusulkan optimalisasi distribusi kendaraan antar pelabuhan, termasuk pemisahan jalur kendaraan besar dan kecil serta penerapan skema pengalihan arus saat terjadi kepadatan.
“Koordinasi antara operator pelabuhan dan kepolisian harus diperkuat agar distribusi kendaraan lebih merata dan tidak terjadi penumpukan,” pungkasnya.(**)
