RUANG.NEWS MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri kegiatan silaturahmi yang digelar Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, Sabtu (18/4/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan ini turut dihadiri Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, serta Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Jufri.
Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Jufri, menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan program sosial berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah pusat, khususnya yang dipaparkan oleh Menteri Sosial.
“Poin-poin yang disampaikan meliputi penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), program Sekolah Rakyat, serta percepatan penurunan angka kemiskinan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, DTSEN menjadi instrumen krusial dalam menyediakan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar penyaluran bantuan sosial (bansos).
“DTSEN ini penting agar kita memiliki data yang benar-benar valid. Saat ini, kami juga tengah mempersiapkan piloting digitalisasi data bantuan sosial,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andi Bukti mengungkapkan bahwa tahap awal digitalisasi dilakukan dengan menyiapkan agen pendata yang akan diperkuat melalui bimbingan teknis (bimtek).
Ia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan validitas data penerima bansos di Kota Makassar sehingga program bantuan menjadi lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Setelah proses bimtek rampung, kami akan langsung melakukan pendataan di lapangan,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, memaparkan sejumlah program strategis Kementerian Sosial, mulai dari rencana Sekolah Rakyat, penyaluran bansos, hingga penguatan sistem data terpadu melalui DTSEN.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan data bansos saat ini dilakukan secara terpusat dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut terus diperbarui untuk memastikan akurasi penerima manfaat.
“Dengan sistem ini, kami ingin meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan,” ujarnya.
Gus Ipul juga menekankan pentingnya percepatan pemutakhiran data oleh pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan.
Ia menambahkan, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan apabila merasa berhak menerima bantuan melalui mekanisme usul sanggah sebagai bagian dari sistem pengawasan terbuka.(**)
