RUANG.NEWS MAKASSAR – Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan mematangkan persiapan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 melalui rapat koordinasi yang digelar secara hybrid, Rabu (22/4/2026).
Rapat ini dipimpin Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, didampingi anggota Saiful Jihad dan Andarias Duma’. Program P2P dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Oktober 2026 dan akan dilaksanakan serentak di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Dalam arahannya, Mardiana menegaskan bahwa P2P merupakan program strategis yang mencerminkan wajah kelembagaan Bawaslu secara menyeluruh, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu divisi.
“P2P adalah kegiatan Bawaslu secara keseluruhan. Kita harus bergerak kolektif dan menyosialisasikan program ini secara masif di berbagai platform agar menjangkau lebih banyak masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Saiful Jihad, menekankan pentingnya keberlanjutan program. Menurutnya, keberhasilan P2P tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi pada dampak yang dihasilkan oleh para alumni.
“Kita perlu memastikan adanya tindak lanjut pasca kegiatan. Salah satu langkah strategis adalah membentuk komunitas digital alumni P2P sebagai ruang kolaborasi pengawasan partisipatif,” kata Saiful.
Di sisi lain, Andarias Duma’ mengingatkan jajaran pengawas di daerah untuk tetap menjaga integritas dan kinerja di tengah tantangan keterbatasan anggaran.
“Kondisi anggaran yang dinamis tidak boleh menghambat kinerja. Justru ini menjadi tantangan untuk tetap optimal dalam menjalankan tugas, termasuk melalui P2P sebagai sarana edukasi publik,” jelasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Bawaslu Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk menjadikan P2P 2026 lebih dari sekadar agenda seremonial. Program ini diharapkan mampu mencetak kader pengawas partisipatif yang kritis serta berkontribusi dalam menjaga kualitas demokrasi di Sulawesi Selatan.(**)
