RUANG.NEWS MAKASSAR – Dinamika internal Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) semakin menguat menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD I. Sejumlah nama mencuat sebagai kandidat ketua, sementara arah dukungan politik masih terus bergerak.
Perkembangan terbaru datang dari Ilham Arief Sirajuddin (IAS) yang membatalkan rencana pertemuan dengan Ketua DPD II Golkar se-Sulsel dan organisasi sayap partai. Keputusan itu memicu spekulasi terkait langkah politiknya di Musda.
Hingga kini, IAS belum memberikan sinyal tegas mengenai sikapnya dalam kontestasi.
Di tengah ketidakpastian tersebut, Munafri Arifuddin justru menunjukkan langkah lebih pasti. Wali Kota Makassar itu dikabarkan telah mengantongi dukungan dari 21 DPD II kabupaten/kota, yang menjadi modal kuat untuk memimpin DPD I Golkar Sulsel.
Selain itu, nama Andi Ina Kartika Sari juga masuk dalam bursa calon. Bupati Barru tersebut memiliki rekam jejak panjang di Golkar, termasuk pernah menjabat Ketua DPRD Sulsel periode 2019–2024 dan Bendahara DPD I Golkar Sulsel.
Latar belakang keluarga politik dan pengalaman struktural memperkuat posisi Andi Ina. Ia juga membawa representasi perempuan yang semakin relevan dalam politik daerah.
Sementara itu, Ketua DPD II Golkar Pinrang, Usman Marham, muncul sebagai variabel kunci. Ia menyatakan siap maju jika mendapat restu dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.
Usman dikenal memiliki jaringan kuat di tingkat pusat dan kedekatan dengan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Sinyal tersebut menguat setelah beredar pertemuan keduanya di Jakarta.
Menanggapi peluangnya, Usman menegaskan akan mengikuti arahan DPP.
“Saya taat kepada DPP. Jika diminta masuk kepengurusan, saya siap. Jika diminta tetap memimpin DPD II Pinrang, saya juga siap,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sejumlah pengurus DPD II telah menjalin komunikasi dengannya sejak namanya mencuat. Namun, ia menilai semua kader memiliki peluang yang sama.
“Semua bergantung pada restu DPP,” katanya.
Lebih jauh, Usman menyoroti tantangan besar yang akan dihadapi ketua DPD I terpilih. Ia menekankan pentingnya pembenahan infrastruktur partai untuk mengembalikan kejayaan Golkar di Sulsel.
Menurutnya, Golkar memiliki jaringan organisasi yang lengkap hingga tingkat desa. Namun, potensi tersebut belum dimaksimalkan pada Pemilu Legislatif 2024.
“Suara itu ada di akar rumput. Mesin partai harus bergerak sampai ke bawah,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemimpin Golkar Sulsel ke depan agar lebih aktif turun ke daerah dan tidak hanya mengandalkan komunikasi terpusat di Makassar.
“Ketua harus mobile, melihat langsung kondisi di lapangan, dan membantu pengurus daerah, termasuk dari sisi sumber daya,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penataan figur di tingkat DPD II agar sesuai dengan nilai karya-kekaryaan yang menjadi identitas Golkar.
Di sisi lain, Pengamat Politik Universitas Hasanuddin, Sukri Tamma, menilai dinamika Musda Golkar Sulsel menunjukkan partai sedang mencari figur yang kuat secara internal dan memiliki daya tawar eksternal.
Menurutnya, Sulsel merupakan basis historis Golkar sehingga figur ketua harus mampu mengonsolidasikan kader sekaligus berpengaruh di tingkat daerah dan nasional.
“Ketua Golkar Sulsel harus punya posisi tawar kuat, tidak hanya di internal, tetapi juga dalam lanskap politik daerah,” ujarnya.
Sukri menilai Munafri Arifuddin sebagai figur dengan tren elektoral yang meningkat dan basis politik yang kuat.
Sementara itu, Ilham Arief Sirajuddin tetap dianggap sebagai tokoh senior berpengalaman, meski rekam jejak politiknya menjadi pertimbangan tersendiri.
Adapun Andi Ina Kartika Sari dinilai memiliki kekuatan struktural dan genealogis, ditambah representasi perempuan yang menjadi nilai tambah.
Sementara Usman Marham dinilai unggul dalam jaringan di tingkat pusat, yang dapat menjadi faktor penentu jika terjadi kebuntuan di daerah.
“Jika tidak ada titik temu, figur dengan akses kuat ke DPP berpotensi menjadi pilihan,” jelas Sukri.
Ia menegaskan, hasil Musda Golkar Sulsel tidak hanya ditentukan oleh dukungan di daerah, tetapi juga sangat bergantung pada rekomendasi DPP.
“Semua kandidat punya peluang. Penentu akhirnya tetap di DPP,” pungkasnya.
