RUANG.NEWS MAKASSAR — Wakil Bupati Takalar, Hengky Yasin, hampir dipastikan akan memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Takalar menggantikan Abdul Haris Nassa.
Hal ini menguat setelah Hengky menjadi satu-satunya calon yang mengikuti tahapan akhir Musyawarah Cabang (Muscab), yakni uji kelayakan dan kepatutan (UKK) tahap II yang digelar di Kantor DPW PKB Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu.
Saat dikonfirmasi pada Selasa (5/5/2026), Hengky menyatakan bahwa dirinya telah menyelesaikan seluruh tahapan UKK. Namun, hingga kini keputusan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB belum diumumkan.
“Proses UKK sudah selesai, tetapi sampai hari ini belum ada keputusan dari DPP PKB terkait siapa yang ditetapkan sebagai Ketua DPC, termasuk di Kabupaten Takalar,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa tidak semua kandidat mengikuti tahapan UKK, yang menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian.
“Tidak semua calon mengikuti UKK. Hal itu tentu memengaruhi peluang mereka, karena UKK menjadi tahapan penting dalam proses seleksi,” katanya.
Hengky menegaskan kesiapan dirinya apabila dipercaya memimpin DPC PKB Takalar. Ia menyebut tantangan ke depan cukup besar, terutama dalam mempertahankan posisi Ketua DPRD Takalar yang saat ini dipegang oleh PKB.
“Kami optimistis, dengan konsolidasi partai yang lebih solid serta dukungan tokoh masyarakat, PKB masih bisa mempertahankan posisi Ketua DPRD sekaligus menambah jumlah kursi pada periode mendatang,” ujarnya.
Ia menargetkan perolehan minimal dua kursi di setiap daerah pemilihan (dapil) di Takalar. Saat ini, beberapa dapil telah mencapai target tersebut.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Sulawesi Selatan, Azhar Arsyad, menjelaskan bahwa proses seleksi kini memasuki tahap UKK kedua. Tahapan ini merupakan lanjutan dari seleksi awal yang melibatkan akademisi dari Universitas Negeri Makassar.
Menurut Azhar, para kandidat sebelumnya telah menjalani psikotes oleh Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, kemudian mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh DPP PKB.
“Fokus utama kami adalah memastikan calon mampu meyakinkan DPP terkait kesiapan membangun partai hingga ke tingkat paling bawah,” kata Azhar, Senin (4/5/2026).
Dalam proses tersebut, setiap kandidat diminta menyusun komitmen program kerja serta draft struktur kepengurusan yang kemudian didalami oleh tim DPP.
Azhar menegaskan bahwa keputusan akhir tidak ditentukan di tingkat wilayah, melainkan sepenuhnya berada di tangan DPP PKB.
Di sisi lain, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan, menegaskan bahwa seluruh kandidat memiliki peluang yang sama, termasuk bagi petahana.
“Tidak ada jaminan bagi incumbent. Semua kader memiliki kesempatan yang sama berdasarkan penilaian yang objektif,” ujarnya.
Ia menyebut penilaian didasarkan pada hasil psikotes, kapasitas kepemimpinan, komitmen terhadap partai, serta konsistensi turun ke masyarakat.
Diketahui, dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, terdapat enam daerah yang tidak mengirimkan kandidat, yakni Tana Toraja, Toraja Utara, Sidrap, Palopo, Luwu Timur, dan Soppeng.
Penetapan Ketua DPC PKB di Sulawesi Selatan diperkirakan akan dilakukan dalam waktu sekitar satu bulan ke depan. Para ketua terpilih dijadwalkan dilantik pada Juli 2026 di Jakarta.(**)
