RUANG.NEWS MAKASSAAR – Pemerintah Kota Makassar mulai menjalankan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 dengan sistem yang lebih transparan dan terintegrasi.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya menghadirkan proses penerimaan siswa baru yang adil, bersih, dan bebas dari praktik manipulasi.
Munafri mengatakan Pemkot Makassar telah membenahi sistem penerimaan murid baru secara menyeluruh, mulai dari penguatan layanan digital hingga penataan jalur seleksi agar lebih objektif dan akuntabel.
“Dengan sistem real time dan transparan, kita ingin menutup celah kecurangan sekaligus mendorong pemerataan distribusi peserta didik agar tidak terjadi lagi penumpukan di sekolah tertentu,” ujar Munafri, Kamis (07/05/2026).
Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan resmi membuka tahapan SPMB 2026 untuk jenjang TK, SD, dan SMP dengan skema pendaftaran bertahap sepanjang Mei hingga Juni.
Tahapan awal dimulai dengan simulasi pendaftaran pada 12–14 Mei 2026 untuk seluruh jenjang pendidikan. Selanjutnya, pendaftaran jalur non-domisili dibuka pada 2–4 Juni 2026, diikuti jalur domisili, afirmasi, dan mutasi yang berlangsung pada 9–13 Juni 2026.
Pemkot Makassar juga menghadirkan layanan digital melalui aplikasi LONTARA+ dan laman resmi SPMB Makassar guna mempermudah akses masyarakat selama proses pendaftaran.
Munafri menegaskan pembenahan sistem tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga pada penguatan pemahaman seluruh pihak yang terlibat, termasuk Dinas Pendidikan, sekolah, dan orang tua siswa.
Ia secara khusus menyoroti praktik pemindahan kartu keluarga (KK) demi memperoleh akses ke sekolah tertentu melalui jalur zonasi atau domisili.
“Kami minta semua pihak bisa saling memahami. Dalam jalur zonasi, jangan lagi memindahkan kartu keluarga hanya untuk masuk ke sekolah tertentu. Praktik seperti ini justru menimbulkan ketimpangan,” tegasnya.
Menurut Munafri, manipulasi data domisili menyebabkan ketidakseimbangan daya tampung sekolah. Akibatnya, beberapa sekolah mengalami penumpukan pendaftar, sementara sekolah lain kekurangan siswa.
“Akibatnya ada sekolah yang penuh, tapi ada juga yang minim pendaftar. Ini yang harus kita hindari,” katanya.
Ia menilai pemerataan peserta didik menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh sekolah di Makassar.
“Pemerataan ini penting agar semua jalur dimanfaatkan dengan baik dan anak-anak bisa masuk sekolah melalui proses yang adil,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi gangguan teknis seperti server down, Pemkot Makassar membagi layanan ke dalam tiga server berbeda untuk jenjang TK, SD, dan SMP.
Sistem SPMB 2026 juga dilengkapi sejumlah fitur pendukung, seperti layanan live chat pengaduan, notifikasi otomatis melalui WhatsApp dan email, pengecekan data siswa, hingga pencocokan otomatis titik koordinat alamat calon peserta didik.
Selain itu, aplikasi LONTARA+ menyediakan fitur input ukuran seragam gratis dan unggahan dokumen daftar ulang secara digital.
Munafri menyebut evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB tahun sebelumnya menjadi dasar utama pembenahan sistem tahun ini, terutama terkait persoalan server dan dugaan praktik titipan.
“Semua sistem tahun lalu kita bedah. Apa yang kurang, kita perbaiki. Tahun ini kita pastikan tidak ada lagi alasan server down,” ungkapnya.
Ia mengakui gangguan sistem pada tahun sebelumnya sempat memicu kecurigaan publik dan membuka ruang praktik tidak sehat dalam penerimaan siswa baru.
Karena itu, Pemkot Makassar mendorong keterbukaan penuh dalam seluruh tahapan SPMB agar masyarakat dapat memantau proses secara langsung.
“Kalau sistemnya transparan, semua bisa mengawasi. Itu yang kita mau supaya tidak ada lagi ruang untuk permainan,” pungkas Munafri.(**)
