RUANG.NEWS MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk membangun kota yang inklusif dan ramah bagi seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang standar pembangunan berbasis aksesibilitas dan inklusivitas.
Munafri, yang akrab disapa Appi, menegaskan bahwa pembangunan kota tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus menjamin keadilan sosial dan akses setara bagi seluruh masyarakat.
“Kota Makassar harus menjadi kota yang terbuka untuk semua. Penyandang disabilitas harus mendapatkan hak yang sama dalam mengakses fasilitas publik. Ini tanggung jawab bersama yang harus kita jalankan secara kolaboratif,” ujar Appi.
Pernyataan itu disampaikan saat menerima audiensi Yayasan Kota Kita Surakarta (Kota Kita), Komisi Nasional Disabilitas, dan sejumlah organisasi penyandang disabilitas di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (12/5/2026).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Eksekutif Kota Kita, Ahmad Rifai, serta Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie.
Audiensi tersebut membahas penguatan aksesibilitas ruang publik dan taman kota agar lebih ramah bagi penyandang disabilitas.
Appi menekankan pentingnya desain kota yang responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat. Menurutnya, fasilitas publik seperti trotoar, taman kota, gedung pemerintahan, hingga ruang interaksi sosial harus mudah diakses semua kalangan.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Makassar segera menerbitkan Perwali yang mengatur standar pembangunan inklusif di seluruh sektor.
Ia juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum, menjadikan aksesibilitas sebagai prioritas utama dalam setiap proyek pembangunan.
“Tidak boleh ada satu pun bangunan di Makassar yang mengabaikan prinsip inklusif. Aksesibilitas harus menjadi bagian utama sejak tahap perencanaan,” tegasnya.
Menurut Appi, awal masa pemerintahannya menjadi momentum strategis untuk melakukan pembenahan menyeluruh, baik pada pembangunan baru maupun penyesuaian infrastruktur yang sudah ada.
Selain memperbaiki infrastruktur fisik, Pemkot Makassar juga mulai melibatkan penyandang disabilitas dalam proses penyusunan kebijakan. Salah satunya dengan menghadirkan figur disabilitas, Nadila, dalam tim ahli pemerintah kota.
“Sudut pandang pemerintah belum tentu sama dengan teman-teman disabilitas. Karena itu, kami butuh perspektif langsung agar kebijakan yang lahir benar-benar tepat sasaran,” jelas Appi.
Ia juga mendorong pertemuan rutin antara pemerintah, komunitas, dan organisasi terkait agar konsep kota inklusif dapat diwujudkan secara bertahap melalui langkah konkret.
Selain itu, Appi menyoroti pentingnya fasilitas pendukung seperti rambu khusus penyandang disabilitas, jalur pedestrian yang aman, hingga lift ramah disabilitas di gedung-gedung publik.
Menurutnya, regulasi yang sedang disusun harus menjadi panduan teknis yang jelas dan wajib diterapkan seluruh pihak.
“Kami membutuhkan masukan dari semua pihak agar kebijakan ini kuat, aplikatif, dan bisa dijalankan bersama,” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Kota Kita Surakarta, Ahmad Rifai, menilai langkah Pemerintah Kota Makassar merupakan bentuk nyata dukungan terhadap pembangunan kota inklusif.
Ia mengatakan, pendekatan yang dilakukan tidak berhenti pada konsep, tetapi sudah mengarah pada langkah operasional dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan.
“Proyek ini merespons visi besar Pak Wali Kota tentang kota inklusif. Kami ingin memastikan teman-teman disabilitas ikut terlibat sehingga kebutuhan mereka benar-benar masuk dalam pembangunan kota,” ujar Rifai.
Menurutnya, keterlibatan penyandang disabilitas sangat penting agar pembangunan fasilitas publik seperti taman, trotoar, dan jalan benar-benar dapat diakses semua kalangan.
Rifai juga menilai kehadiran Perwali sangat penting sebagai aturan teknis yang memperkuat implementasi Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas yang sudah ada sebelumnya.
“Kalau Perda sudah ada, Perwali ini akan lebih spesifik mengatur aspek teknis aksesibilitas ruang publik,” jelasnya.
Ia menambahkan, Makassar sebenarnya telah memiliki berbagai fasilitas pendukung seperti trotoar dan taman kota. Namun, kualitas aksesibilitasnya masih perlu ditingkatkan agar benar-benar inklusif bagi seluruh masyarakat.
“Ini yang perlu dirapikan agar fasilitas publik di Makassar benar-benar ramah untuk semua,” pungkasnya.(**)
