RUANG.NEWS MAKASSAR – Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kadir Halid, turun langsung menemui warga dalam kegiatan pengawasan APBD Sulsel di Jalan Tinumbu, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Makassar, Rabu (20/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi, mulai dari kondisi Pasar Pannampu yang dinilai membutuhkan pembenahan, distribusi air bersih PDAM yang kerap bermasalah, hingga banjir akibat kanal yang belum dinormalisasi.
Kadir Halid mengaku prihatin melihat kondisi Pasar Pannampu yang merupakan salah satu pasar tertua di Kota Makassar, namun belum mendapatkan perbaikan secara maksimal.
“Pasar Pannampu ini termasuk pasar lama, bahkan mungkin salah satu yang tertua di Makassar. Tapi sampai hari ini belum ada pembenahan maksimal. Ini harus menjadi perhatian pemerintah kota, khususnya PD Pasar,” ujar Kadir.
Politikus Partai Golkar itu juga mendorong agar persoalan pasar segera dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Makassar agar pedagang dan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara langsung.
Selain persoalan pasar, warga turut mengeluhkan distribusi air bersih PDAM yang sering tidak mengalir meski wilayah Pannampu berada di kawasan pusat kota.
“Saya juga heran kenapa air PDAM di sini bisa tidak mengalir. Biasanya persoalan seperti ini banyak terjadi di wilayah pinggiran seperti Tamalanrea atau Biringkanaya. Ini akan kami koordinasikan dengan wali kota dan direksi PDAM,” katanya.
Kadir juga menyoroti persoalan banjir yang masih terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah Pannampu. Menurutnya, kondisi tersebut cukup ironis karena kawasan itu memiliki saluran kanal yang seharusnya mampu mengurangi genangan.
“Kalau hujan, di sini masih tergenang padahal ada kanal. Artinya perlu perhatian serius, termasuk normalisasi kanal. Ini nanti akan kami komunikasikan dengan Balai Pompengan agar ada pengerukan,” jelasnya.
Kehadiran Kadir Halid mendapat sambutan hangat dari warga. Mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.
Bagi warga, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda formal, tetapi bentuk perhatian nyata terhadap persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.(**)
