RUANG.NEWS MAKASSAR – Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Kadir Halid, siap berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar dan Balai Pompengan terkait usulan pengerukan kanal yang mengalami pendangkalan di sejumlah wilayah Kota Makassar.
Hal tersebut disampaikan Kadir Halid saat melakukan pengawasan APBD Provinsi Sulsel di Jalan Bontoduri VII, Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Jumat (22/5). Kegiatan itu turut dihadiri Lurah Bontoduri, Sudirman, bersama ratusan warga.
Dalam kesempatan tersebut, warga mengeluhkan kondisi kanal dan drainase yang dinilai memicu banjir serta genangan air saat hujan turun.
Lurah Bontoduri, Sudirman, mengatakan pengerukan sedimen di kanal-kanal besar menjadi langkah paling mendesak untuk memperlancar aliran air di kawasan permukiman warga.
“Mungkin langkah paling utama yang perlu segera dilakukan adalah pengerukan sedimen di kanal-kanal besar. Karena itu diperlukan kolaborasi antara PU Provinsi dan PU Kota Makassar untuk melakukan pengerukan pada kanal-kanal utama guna mengangkat sedimen yang selama ini menghambat aliran air,” ujarnya.
Menurut Sudirman, apabila kanal utama dapat berfungsi maksimal, maka aliran air dari drainase kecil di lingkungan warga juga akan mengalir lebih lancar.
Ia juga menyoroti kondisi di Jalan Bontorului Raya dan Jalan Daeng Tata Raya 1 hingga 5 yang selama ini menjadi titik rawan banjir dan genangan.
“Kami berharap pemerintah kota segera melakukan pengerukan karena wilayah tersebut merupakan titik paling rawan, bukan hanya banjir tetapi juga genangan air,” katanya.
Sudirman menambahkan, genangan air kerap masuk ke rumah warga saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Meski air biasanya surut setelah hujan berhenti, kondisi itu tetap membutuhkan penanganan serius.
Menanggapi keluhan warga, Kadir Halid menjelaskan bahwa penanganan kanal besar berada di bawah kewenangan Balai Pompengan sehingga membutuhkan koordinasi lintas instansi.
“Dulu saat saya menjabat sebagai Dirut PD Pasar, kami juga pernah bekerja sama membersihkan sedimentasi dengan berkoordinasi bersama wali kota dan Balai Pompengan,” jelasnya.
Kadir mengakui kondisi sejumlah kanal di Makassar saat ini mengalami pendangkalan cukup parah akibat sedimentasi.
DPRD Sulsel, kata dia, juga beberapa kali menerima laporan masyarakat terkait buruknya sistem saluran air, khususnya di kawasan Pasar Pa’baeng-baeng.
“Kondisi kanal sekarang memang sangat memprihatinkan. Airnya keruh, bau, dan menimbulkan banyak masalah. Padahal walaupun sebagian hanya saluran kecil, semuanya tetap bisa diperbaiki,” ujarnya.
Selain kanal, Kadir turut menyoroti kondisi drainase dan gorong-gorong di sejumlah wilayah Kota Makassar yang banyak mengalami penyumbatan maupun kerusakan.
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan air cepat tergenang ketika hujan turun, terutama di kawasan yang posisi jalannya lebih tinggi dibanding rumah warga.
“Sedikit saja hujan turun, air pasti tergenang. Apalagi kalau posisi jalan lebih tinggi daripada rumah warga, maka air pasti masuk ke rumah. Kondisi seperti ini banyak terjadi,” tuturnya.
Karena itu, ia berharap Balai Pompengan dan Pemerintah Kota Makassar dapat memperkuat sinergi dalam memperbaiki sistem drainase dan kanal di Kota Makassar.
Ia optimistis, jika saluran air dan got dapat dibenahi dengan baik, maka aliran air akan lebih lancar dan risiko banjir di kawasan permukiman warga dapat berkurang.(**)
