RUANG.NEWS MAKASSAR – DPRD Sulawesi Selatan mengambil langkah serius menyikapi polemik seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2026 yang memicu dugaan diskriminasi hingga rasisme.
Komisi A DPRD Sulsel menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel Bustanul Arifin bersama sejumlah pihak terkait proses seleksi Paskibraka tingkat provinsi.
RDP akan berlangsung di Gedung Sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa (2/6/2026).
Ketua Komisi A DPRD Sulsel Andi Muhammad Anwar Purnomo mengatakan DPRD perlu meminta klarifikasi langsung dari seluruh pihak agar polemik yang berkembang tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di masyarakat.
“Betul, DPRD Sulsel bakal RDP hari Selasa nanti,” ujar Andi Muh Anwar Purnomo, Jumat (29/5/2026).
Menurut politisi PKB tersebut, DPRD akan mengundang unsur pemerintah daerah, panitia seleksi, organisasi Paskibraka, hingga peserta seleksi dan pendamping.
“Undangannya dari Kepala Badan Kesbangpol Sulsel, BPIP, panitia seleksi Paskibraka Sulsel dari unsur Kesbangpol Sulsel,” katanya.
Selain itu, DPRD Sulsel juga mengundang Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Sulsel, DPPI Kota Makassar, pengurus Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar, kepala sekolah SMAS Cerdas Bangsa Makassar, serta peserta seleksi Paskibraka Nasional 2026 yang dinyatakan tidak lolos.
Andi Muh Anwar menjelaskan, DPRD Sulsel menggelar RDP setelah menerima surat keberatan dari DPPI terkait proses seleksi Paskibraka tingkat provinsi.
Polemik ini mencuat setelah muncul dugaan diskriminasi dan rasisme dalam proses seleksi yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Meski begitu, DPRD Sulsel belum mengambil kesimpulan sebelum mendengar penjelasan seluruh pihak dalam forum resmi.
“Kita belum tahu persoalan sebenarnya. Makanya diadakan RDP supaya jelas. Supaya informasi yang berkembang tidak liar,” jelasnya.
Ia menegaskan DPRD ingin membuka fakta sebenarnya ke publik sekaligus mencegah munculnya isu yang dapat memicu perpecahan.
“Kita ingin supaya isu yang tidak benar tidak berkembang. Informasi soal rasis atau apa itu nanti kita lihat di rapat,” katanya.
DPRD Sulsel juga belum menentukan langkah lanjutan terkait kemungkinan evaluasi hasil seleksi.
Menurut Andi Muh Anwar, DPRD akan lebih dulu menunggu hasil RDP sebelum mengeluarkan rekomendasi resmi.
Ia mengaku baru mengetahui bahwa tim seleksi Paskibraka tidak hanya melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Sulsel, tetapi juga tim dari pemerintah pusat.
“Ternyata tim seleksi ini bukan hanya melibatkan pemprov, ada dari pusat juga. Kami di DPRD Sulsel hanya terikat dari sisi pemerintah provinsi,” ujarnya.
Meski demikian, DPRD memastikan forum RDP tetap akan menghasilkan rekomendasi, terutama terkait evaluasi di tingkat pemerintah provinsi.
“Apapun nanti hasilnya pasti akan lahir beberapa rekomendasi. Tapi kita lihat dulu nanti di RDP,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana DPPI Kota Makassar Yusuf A. Bachtiar Mappiare menyoroti dugaan minimnya transparansi dalam proses seleksi Paskibraka tingkat provinsi.
Yusuf menyebut panitia melarang pendamping memasuki ruang seleksi pada hari terakhir tanpa alasan yang jelas, padahal para pendamping telah mengantongi kartu identitas resmi.
“Di seleksi hari terakhir tanggal 21 kemarin para pendamping disuruh keluar dari ruang seleksi padahal ada ID card resmi tanpa alasan yang jelas,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan mekanisme penilaian seleksi kepribadian yang memiliki bobot hingga 40 persen dalam penentuan peringkat peserta.
Menurut Yusuf, nilai seleksi kepribadian baru diumumkan dua hari setelah tahapan seleksi berlangsung sehingga memunculkan spekulasi publik.
Selain itu, Yusuf menilai tahapan Pantukhir atau penentuan akhir tidak sesuai aturan karena pemeringkatan seharusnya mengacu pada akumulasi nilai samapta, PBB, dan kepribadian.
“Harusnya penentuan itu tidak ada lagi pantukhir yang dicek lagi postur dan sebagainya. Harusnya sudah data dan nilai,” katanya.
Yusuf juga menyesalkan munculnya isu yang menyebut Kota Makassar terlalu sering mengirim perwakilan ke tingkat nasional.
Menurutnya, tidak ada aturan yang membatasi daerah tertentu mengirim wakil ke pusat selama peserta memiliki kualitas yang memenuhi syarat.
“Terpenting kan kualitas dilihat bukan asal daerah,” ujarnya.
Polemik seleksi Paskibraka Sulsel mencuat setelah nama Cathlyn Yvaine Lesmana, perwakilan Kota Makassar yang sebelumnya masuk tiga besar calon Paskibraka Nasional, dicoret dan digantikan peserta asal Jeneponto.
Perubahan hasil seleksi itu memunculkan pertanyaan publik terkait transparansi penilaian yang dilakukan panitia dan tim seleksi tingkat provinsi.
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Kesbangpol Sulsel Bustanul Arifin menegaskan seluruh tahapan seleksi telah berjalan sesuai ketentuan.
Ia membantah tudingan adanya titipan maupun diskriminasi rasial dalam penentuan peserta Paskibraka.
“Dari awal kami pastikan pelaksanaan seleksi utusan kabupaten/kota ke provinsi berjalan objektif dan transparan. Tidak ada titipan, apalagi diskriminasi rasial,” kata Bustanul dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/5/2026).
Menurut Bustanul, penentuan peserta yang mewakili Sulsel ke tingkat nasional tidak hanya berdasarkan nilai PWK dan TIU.
Tim seleksi juga mempertimbangkan aspek kesamaptaan, peraturan baris-berbaris (PBB), keterampilan, hingga kepribadian peserta.
Ia menambahkan proses penilaian melibatkan tim seleksi pusat yang terdiri atas unsur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), DPPI Pusat, TNI, Polri, hingga Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres).(**)
