RUANG.NEWS MAKASSAR – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan, Alamsyah, menekankan pentingnya keseragaman pemahaman dalam pengelolaan layanan keterbukaan informasi publik di seluruh jajaran Bawaslu.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kualitas pelayanan informasi yang sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
Hal itu disampaikan Alamsyah saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan yang berlangsung secara daring, Kamis (4/6/2026).
Menurut Alamsyah, keterbukaan informasi publik merupakan wujud akuntabilitas lembaga kepada masyarakat. Karena itu, Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota perlu memiliki pemahaman yang sama terkait tata kelola pelayanan informasi publik.
“Keseragaman pemahaman sangat penting agar standar pelayanan informasi publik kepada masyarakat dapat berjalan optimal di seluruh tingkatan Bawaslu. Jangan sampai ada perbedaan persepsi dalam pelaksanaan tugas PPID yang berpotensi memengaruhi kualitas layanan,” ujarnya.
Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Sulsel itu menjelaskan, pengelolaan layanan informasi publik tidak hanya berfokus pada pemenuhan permohonan informasi.
Tugas tersebut juga mencakup pengelolaan dokumentasi, penyediaan informasi, pengembangan layanan digital, hingga optimalisasi website PPID sebagai sarana akses informasi bagi masyarakat.
Karena itu, Alamsyah mendorong pengelola PPID di seluruh Bawaslu kabupaten/kota untuk aktif memperbarui dan mengelola website PPID. Ia juga meminta agar seluruh informasi yang dipublikasikan tetap akurat, lengkap, dan mudah diakses publik.
“Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Bawaslu telah menyiapkan website PPID yang terintegrasi dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Ini menunjukkan komitmen kuat Bawaslu dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat,” katanya.
Dalam rapat koordinasi yang juga dirangkaikan dengan monitoring dan evaluasi tersebut, Alamsyah menerima berbagai masukan dari Bawaslu kabupaten/kota terkait pengelolaan PPID. Ia juga mengidentifikasi sejumlah kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik.
Menurutnya, peningkatan kualitas layanan informasi publik membutuhkan komitmen bersama dari seluruh jajaran Bawaslu. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan lembaga yang transparan, profesional, dan akuntabel.
“Rapat ini menjadi ruang untuk memastikan seluruh jajaran Bawaslu di Sulawesi Selatan memiliki standar yang sama dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap lembaga ini dapat terus meningkat,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut diikuti Anggota Bawaslu Sulsel, Kepala Bagian Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Sulsel Syarifuddin Anwar, serta Anggota Bawaslu, Kepala Sekretariat, PPID, dan operator dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.(**)
