RUANG.NEWS MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengusulkan pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) di tingkat DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurutnya, keberadaan BAM dapat menjadi wadah yang lebih efektif untuk menampung sekaligus menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara berkelanjutan.
Aliyah menyampaikan usulan tersebut saat menjadi narasumber dalam Seminar Kebangsaan bertajuk “Inklusivitas Pembangunan Daerah Berkelanjutan yang Berbasis Lokal” yang diselenggarakan oleh DPW PGK Sulawesi Selatan, Sabtu (6/6/2026).
Dalam paparannya, Aliyah menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara masyarakat dan lembaga perwakilan daerah.
Ia menilai aspirasi warga tidak boleh hanya menjadi perhatian menjelang pemilihan umum, tetapi harus terus diperjuangkan dalam setiap proses pembangunan.
“Di DPR RI terdapat Badan Aspirasi Masyarakat yang menjadi ruang penyaluran berbagai masukan dari masyarakat. Model seperti ini layak dipertimbangkan untuk diterapkan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar aspirasi warga dapat terakomodasi lebih baik dan berkelanjutan,” kata Aliyah.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan saluran yang lebih terstruktur agar berbagai persoalan di lingkungan masing-masing dapat tersampaikan dan memperoleh tindak lanjut yang jelas dari lembaga legislatif.
Kehadiran BAM juga diyakini mampu memperkuat fungsi representasi dan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Aliyah hadir didampingi Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.
Ia turut berbagi pengalaman mengenai dinamika demokrasi di Kota Makassar yang selama ini dikenal memiliki partisipasi publik yang tinggi.
Aliyah menilai karakter masyarakat Makassar yang aktif menyampaikan pendapat menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Pada kesempatan yang sama, Aliyah juga mengajak generasi muda mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, keterlibatan anak muda tidak cukup hanya melalui media sosial, tetapi juga harus diwujudkan melalui kehadiran langsung di tengah masyarakat serta kontribusi gagasan yang konstruktif.
“Anak-anak muda harus hadir menjadi bagian dari solusi. Mereka memiliki energi, kreativitas, dan perspektif baru yang sangat dibutuhkan dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah,” ujarnya.
Aliyah menambahkan, pembangunan yang inklusif hanya dapat terwujud jika masyarakat memperoleh ruang yang luas untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan.
Karena itu, ia mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan generasi muda.
“Pembangunan yang berkelanjutan harus dimulai dari mendengarkan masyarakat. Ketika aspirasi warga tersalurkan dengan baik, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.
DPW PGK Sulawesi Selatan merupakan organisasi yang menghimpun berbagai elemen masyarakat untuk membangun ruang dialog serta memperkuat semangat kebangsaan dan partisipasi publik dalam pembangunan.(**)
