RUANG.NEWS PAREPARE – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Parepare, Senin (8/6/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan menghimpun masukan dan referensi dari pemerintah daerah sebagai bahan penyempurnaan substansi Ranperda yang saat ini masih dalam tahap pembahasan.
Ketua Pansus DPRD Sulsel, Salman Alfariz Karsa Sukardi, memimpin langsung rombongan yang terdiri atas anggota Pansus, jajaran Sekretariat DPRD Sulsel, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Rombongan diterima Wakil Wali Kota Parepare, Hermanto Pasennang, bersama jajaran perangkat daerah terkait di lingkup Pemerintah Kota Parepare.
Dalam pertemuan tersebut, Pansus DPRD Sulsel mendalami berbagai aspek implementasi kebijakan pajak dan retribusi daerah.
Pembahasan mencakup pendapatan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sosialisasi objek retribusi baru, hingga berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.
Salman Alfariz Karsa Sukardi menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas partisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah.
“Kami ingin memperoleh masukan yang komprehensif dari pemerintah kabupaten dan kota agar regulasi yang dihasilkan efektif, implementatif, dan mampu memperkuat fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan tanpa mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat saat ini,” ujarnya.
Anggota Pansus DPRD Sulsel, Fadriaty As, menambahkan bahwa pihaknya berupaya memastikan Ranperda yang disusun dapat menjawab kebutuhan daerah sekaligus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami ingin memastikan Ranperda ini mampu menjawab kebutuhan daerah dan tetap memperhatikan kondisi masyarakat Sulawesi Selatan. Kami berharap Pemerintah Kota Parepare dapat menyampaikan masukan secara tertulis sebagai bahan penyempurnaan Ranperda,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Parepare memaparkan sejumlah pengalaman dan praktik yang telah diterapkan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Pemaparan itu juga mencakup berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menggali potensi pendapatan secara optimal.
Pansus DPRD Sulsel akan menjadikan hasil kunjungan kerja ini sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembahasan dan penyempurnaan Ranperda sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD Sulsel berharap dapat melahirkan regulasi yang mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).(**)
