RUANG.NEWS MAKASSAR – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan menjajaki kerja sama strategis dengan Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sulawesi Selatan untuk memperkuat pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif di tengah masyarakat.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam audiensi PGK Sulsel dengan Bawaslu Sulsel di Kantor Bawaslu Sulsel, Makassar, Selasa (9/6/2026).
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, menerima langsung rombongan PGK Sulsel yang dipimpin Ketua DPW PGK Sulsel, Munawir Mihsan.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Sulsel, Andarias Duma.
Dalam audiensi itu, kedua pihak membahas peluang kolaborasi di bidang pendidikan politik, penguatan demokrasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
Mardiana Rusli menyambut baik inisiatif tersebut
Ia menjelaskan, Bawaslu Sulsel terus mengintensifkan berbagai program edukasi dan sosialisasi sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi.
“Bawaslu Sulawesi Selatan saat ini gencar melaksanakan sejumlah kegiatan edukasi dan sosialisasi. Salah satunya adalah Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P),” ujarnya.
Menurut Mardiana, keterlibatan berbagai elemen masyarakat melalui semangat kesukarelawanan atau volunteering menjadi faktor penting dalam membangun kesadaran demokrasi yang lebih luas.
“Kegiatan sukarela dari berbagai pihak untuk memperkuat pemahaman demokrasi sangat penting. Secara berjenjang, Bawaslu juga terus memperkuat jejaring melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan berbagai pihak,” katanya.
Sementara itu, Andarias Duma menilai masa non-tahapan Pemilu dan Pemilihan menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat sinergi dengan organisasi dan komunitas masyarakat.
“Pada masa non-tahapan Pemilu dan Pemilihan, membangun kerja sama dengan berbagai pihak merupakan langkah yang tepat. Edukasi dan sosialisasi harus terus diperkuat dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat,” ungkapnya.
Di sisi lain, Munawir Mihsan memaparkan berbagai program PGK Sulsel yang selama ini berfokus pada pendidikan politik dan penguatan wawasan kebangsaan.
“PGK Sulawesi Selatan telah aktif melaksanakan berbagai kegiatan edukasi, termasuk pendidikan politik dan pemahaman demokrasi bagi pemilih pemula sejak tahun 2016,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Bawaslu Sulsel dan PGK Sulsel sepakat membangun kerja sama yang akan dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).
Kedua pihak akan menyusun draf kerja sama dan mengidentifikasi program-program kolaboratif yang dapat dikembangkan pada masa mendatang.
Melalui kolaborasi ini, Bawaslu Sulsel dan PGK berharap pendidikan politik serta penguatan budaya demokrasi dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.
Selain itu, kerja sama tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem pengawasan partisipatif yang berkelanjutan di Sulawesi Selatan.(**)
