RUANG.NEWS MAKASSAR – Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi atau yang akrab disapa Cicu, memaparkan tantangan lembaga legislatif dalam menyerap dan mengawal aspirasi masyarakat saat menerima kunjungan kuliah lapangan mahasiswa Program Studi Sosiologi Universitas Hasanuddin (Unhas), Senin (15/6/2026).
Cicu didampingi Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, menerima rombongan yang terdiri atas 50 mahasiswa dan tiga dosen pengampu Mata Kuliah Sosiologi Politik Kelas A.
Kegiatan tersebut berada di bawah tanggung jawab dosen pengampu, Dr. Rahmat Muhammad.
Dalam dialog yang berlangsung interaktif itu, Cicu menjelaskan fungsi utama DPRD, khususnya dalam menyerap aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
Menurutnya, salah satu tantangan yang kerap dihadapi DPRD ialah persepsi masyarakat yang menganggap setiap aspirasi harus segera direalisasikan, padahal proses pemerintahan membutuhkan tahapan dan waktu.
“Ada masyarakat yang datang menyampaikan bahwa aspirasinya sudah disampaikan dua bulan lalu, tetapi belum ada realisasinya. Padahal, semua proses tentu membutuhkan waktu. Hal inilah yang kadang-kadang belum dipahami oleh masyarakat,” ujar Cicu.
Ia menjelaskan, DPRD, terutama komisi yang membidangi infrastruktur, aktif turun ke lapangan untuk memastikan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat berjalan sesuai perencanaan.
“Kami menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa apa yang telah diperjuangkan oleh masyarakat benar-benar disampaikan kepada pemerintah dan dapat dilaksanakan,” katanya.
Cicu mengakui DPRD tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan yang diadukan masyarakat karena keterbatasan kewenangan.
Menurutnya, persoalan yang berada di luar kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sering kali memunculkan ketidakpuasan terhadap rekomendasi yang telah diberikan DPRD.
Ia mencontohkan rekomendasi DPRD terkait evaluasi izin tambang di Kabupaten Luwu pada periode sebelumnya.
Meski DPRD telah meneruskan rekomendasi tersebut hingga ke kementerian terkait, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.
“Akibatnya, DPR yang sering menjadi sasaran kritik, padahal persoalan tersebut bukan merupakan kewenangan kami,” ungkapnya.
Selain membahas fungsi pengawasan, Cicu juga menjelaskan mekanisme penyusunan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menegaskan bahwa belanja daerah harus disesuaikan dengan pendapatan agar kondisi keuangan daerah tetap sehat.
“Terkait pelaksanaan APBD, bukan hanya DPRD yang mengawasi. Ada aparat penegak hukum dan masyarakat yang juga ikut mengawasi penggunaan uang rakyat,” jelasnya.
Menurut Cicu, DPRD Sulsel melakukan evaluasi triwulanan terhadap pelaksanaan program, baik dari sisi serapan fisik maupun serapan anggaran.
Namun, pengawasan terhadap proyek strategis yang menjadi perhatian publik dilakukan lebih intensif.
Salah satunya ialah proyek peningkatan Jalan Hertasning yang menggunakan skema multiyears atau tahun jamak.
“Untuk Hertasning, pengawasan kami bahkan tidak lagi dilakukan setiap tiga bulan, tetapi hampir setiap saat karena banyaknya aduan masyarakat, mulai dari ketebalan aspal hingga pelaksanaan pekerjaan saat musim hujan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo menyoroti tantangan lain yang dihadapi lembaga legislatif, yakni banyaknya aduan masyarakat terhadap persoalan yang bukan menjadi kewenangan DPRD Provinsi.
Ia mencontohkan kondisi Jalan Malino yang berstatus jalan nasional.
Menurut Fauzi, DPRD kerap menerima keluhan masyarakat terkait longsor di ruas jalan tersebut, tetapi tidak dapat mengambil tindakan langsung karena penanganannya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Akibatnya, aduan yang sama terus berulang. Bukan karena kami mengabaikannya, tetapi karena kewenangan kami terbatas. Tugas kami adalah meneruskan setiap aduan masyarakat kepada pihak yang berwenang,” ujarnya.
Fauzi menegaskan DPRD Sulsel tetap terbuka menerima seluruh aspirasi masyarakat, meskipun sebagian persoalan berada di luar kewenangannya.
“DPRD adalah rumah rakyat. Kami sangat terbuka terhadap seluruh aduan masyarakat. Walaupun terkadang persoalan yang disampaikan berada di luar kewenangan kami, setiap masyarakat yang datang tetap kami terima dan kami upayakan mencarikan solusi terbaik,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Fauzi juga memperkenalkan program magang DPRD Sulsel yang telah berjalan selama empat tahun terakhir.
Program tersebut bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa mengenai tugas dan fungsi DPRD sekaligus menjawab berbagai persepsi negatif terhadap kinerja anggota dewan.
“Kami ingin adik-adik mahasiswa melihat sendiri bagaimana proses kerja DPRD. Mereka kami libatkan dalam rapat, monitoring dan evaluasi, rapat dengar pendapat, hingga pembahasan anggaran agar dapat menilai secara langsung apakah DPRD benar-benar bekerja atau tidak,” tuturnya.
Kunjungan kuliah lapangan tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami secara langsung fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.
Mereka juga memperoleh gambaran nyata tentang tantangan yang dihadapi lembaga perwakilan rakyat dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan batas kewenangan yang dimiliki.(**)
