RUANG.NEWS MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyoroti persoalan parkir liar dan keberadaan juru parkir (jukir) yang tidak tertib di sejumlah titik di Kota Makassar.
Ia meminta Perumda Parkir Makassar Raya segera menyiapkan solusi jangka panjang melalui penataan sistem perparkiran yang modern dan terintegrasi.
Persoalan parkir semrawut selama ini menjadi salah satu keluhan utama masyarakat. Selain memicu praktik pungutan liar (pungli), penggunaan badan dan bahu jalan sebagai area parkir juga kerap menyebabkan kemacetan.
Munafri menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Direksi Perumda Parkir Makassar Raya di Balai Kota Makassar, Senin (15/6/2026).
“Berbagai laporan yang masuk soal parkir liar sangat banyak. Kita ingin ada solusi. Sebisa mungkin kita siapkan satu lokasi sebagai percontohan building penataan parkir,” ujar Munafri.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Makassar menyiapkan kawasan percontohan atau pilot project berupa gedung parkir bertingkat yang terintegrasi dengan sistem digitalisasi parkir.
Kawasan pusat aktivitas masyarakat seperti Boulevard dan Pengayoman dinilai potensial menjadi lokasi penerapan program tersebut.
Menurut Munafri, persoalan parkir tidak lagi dapat ditangani dengan pola konvensional.
Kota Makassar membutuhkan sistem yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi kemacetan dan menekan praktik parkir liar.
“Kita mau solusi untuk penataan parkir. Kawasan pusat keramaian seperti Boulevard atau Pengayoman bisa menjadi pilot project dengan konsep building parkir dan digitalisasi parkir,” katanya.
Ketua IKA Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin itu menegaskan reformasi sektor perparkiran menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kota yang tertib, nyaman, dan modern.
Kehadiran gedung parkir serta sistem digitalisasi diharapkan menjadi model baru pengelolaan parkir di Kota Makassar yang nantinya dapat diterapkan di kawasan lain.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat mengurangi praktik parkir liar, pungli, kemacetan akibat parkir sembarangan, hingga berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan parkir secara bertahap dan berkelanjutan.
“Pembangunan fasilitas parkir yang lebih terpusat akan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kendaraan yang parkir di badan jalan sekaligus menciptakan tata kota yang lebih tertib,” jelasnya.
Munafri juga meminta Perumda Parkir segera mengkaji sejumlah lahan kosong strategis yang berpotensi dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas parkir terintegrasi.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian berada di Jalan Metro Tanjung Bunga. Keluhan terkait parkir di sekitar Trans Studio Mall (TSM) Makassar kerap muncul karena dinilai mengganggu arus lalu lintas.
Persoalan tersebut tidak hanya dipicu tingginya volume kendaraan, tetapi juga penggunaan bahu jalan sebagai lokasi parkir, keberadaan juru parkir liar, serta aktivitas keluar-masuk kendaraan yang mempersempit ruas jalan.
Kawasan sekitar Phinisi Point (PIPO) dan Trans Studio Mall menjadi titik yang dinilai membutuhkan penataan lebih serius.
Menurut Munafri, lahan kosong di sekitar kawasan tersebut dapat dimanfaatkan melalui skema kerja sama atau penyewaan sebagai langkah awal menghadirkan gedung parkir percontohan.
“Kita perlu mencari solusi yang realistis. Kalau ada lahan kosong yang memungkinkan untuk dimanfaatkan sementara melalui kerja sama atau sewa, itu bisa menjadi langkah awal menghadirkan percontohan building parking,” ujarnya.
Selain membenahi infrastruktur, Munafri menekankan pentingnya transformasi pelayanan melalui digitalisasi sistem parkir.
Penerapan pembayaran non-tunai dan pengawasan berbasis teknologi dinilai mampu meningkatkan transparansi sekaligus meminimalkan kebocoran pendapatan daerah.
Ia juga meminta Perumda Parkir memperkuat komunikasi kepada masyarakat terkait kondisi perparkiran saat ini serta langkah-langkah pembenahan yang tengah dilakukan.
“Saya berharap Perumda Parkir menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan parkir di Kota Makassar,” katanya.
“Banyak aduan masyarakat yang masuk dan ini membutuhkan solusi konkret serta alternatif penyelesaian yang bisa kita kerjakan bersama,” lanjut Munafri.
Tak hanya fokus pada infrastruktur dan sistem, Munafri turut memberi perhatian terhadap perilaku juru parkir di lapangan. Ia meminta seluruh jukir binaan Perumda Parkir mengedepankan sikap humanis dan pendekatan persuasif dalam melayani masyarakat.
Menurutnya, praktik penarikan retribusi yang tidak semestinya masih ditemukan, termasuk di lokasi yang telah memasang informasi parkir gratis.
“Yang paling penting adalah bagaimana jukir-jukir ini bisa lebih humanis kepada masyarakat,” imbuhnya.
“Jangan sampai di tempat yang sudah jelas bertuliskan parkir gratis, masih ada orang yang muncul meminta uang parkir. Ini yang menjadi persoalan dan harus segera dibenahi,” tutup Munafri.(**)
