RUANG.NEWS SURABAYA – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Selatan yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur, Kamis (18/6/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Pansus DPRD Sulsel memperdalam referensi dan memperkaya materi pembahasan Ranperda guna memperkuat kebijakan pendapatan daerah di Sulawesi Selatan.
Rombongan dipimpin Ketua Pansus DPRD Sulsel, Salman Karsa Sukardi, didampingi Wakil Ketua Pansus Andi Muhammad Anwar Purnomo.
Kepala Bapenda Sulawesi Selatan, Andi Winarno, bersama anggota Pansus dan tim pendamping juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Pihak Bapenda Jawa Timur menerima rombongan yang tiba sekitar pukul 10.00 WIB.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Jawa Timur, Ahmad Zainuddin, memaparkan sejumlah kebijakan dan inovasi yang telah dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengelola pajak daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Pansus DPRD Sulsel menggali berbagai informasi terkait strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi layanan perpajakan, hingga upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Diskusi berlangsung dinamis. Sejumlah anggota Pansus menyampaikan pertanyaan dan masukan terkait pengelolaan pajak daerah.
Salah satunya datang dari H. Musakkar dari Fraksi PKB yang menyoroti tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur.
Ia meminta penjelasan mengenai persentase kendaraan yang telah membayar pajak dibandingkan dengan kendaraan yang masih menunggak.
Selain itu, Musakkar juga mempertanyakan strategi yang diterapkan Bapenda Jawa Timur untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Menanggapi hal tersebut, Bapenda Jawa Timur menjelaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan melalui berbagai langkah strategis.
Upaya tersebut meliputi pemanfaatan teknologi informasi, perluasan kanal pembayaran pajak, pemberian insentif atau program keringanan pajak pada periode tertentu, serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat.
Selain itu, Bapenda Jawa Timur juga terus memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi terkait guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu.
Ketua Pansus DPRD Sulsel, Salman Karsa Sukardi, mengatakan kunjungan kerja ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Menurutnya, berbagai pengalaman dan praktik terbaik yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
“Kami berharap berbagai masukan dan pengalaman yang diperoleh dari Bapenda Jawa Timur dapat memperkaya substansi Ranperda yang sedang dibahas sehingga menghasilkan regulasi yang lebih adaptif dan implementatif,” ujarnya.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Pansus DPRD Sulsel menargetkan lahirnya regulasi yang mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah, meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah, serta mendorong pelayanan publik yang semakin berkualitas di Sulawesi Selatan.(**)
