RUANG.NEWS, GOWA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa siap menggelar sidang perdana Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket dengan agenda penyelidikan mendalam atas dugaan penyimpangan pelaksanaan Pengadaan Seragam Sekolah Gratis tingkat SD dan SMP Tahun Anggaran 2025, Jum’at (19/6/2026) hari ini.
Sidang perdana ini disebut-sebut akan menjadi babak baru yang krusial dalam mengungkap transparansi proyek pengadaan seragam gratis di Kabupaten Gowa.
Berdasarkan surat undangan resmi yang ditandatangani Wakil Ketua I DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab, ada sebanyak 11 saksi dan narasumber telah diundang dan dijadwalkan untuk menghadap di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Gowa untuk dimintai keterangan.
Adapun 11 nama yang masuk daftar undangan dan narasumber yang dipanggil untuk hadir memberikan keterangan dalam sidang perdana Pansus Hak Angket DPRD Gowa, yakni: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan seragam sekolah gratis TA 2025, tim pemeriksa barang/penerima hasil pekerjaan pengadaan seragam sekolah gratis TA 2025, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa, Inspektur Inspektorat Kabupaten Gowa, Kepala Bagian/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Gowa, pihak perusahaan penyedia pengadaan seragam sekolah gratis (SD/SMP) TA 2025, Muhammad Basri (Basri Kajang), Syaharuddin, Ahmad Ando (Ketua FORMULA), Saenal Abidin (Media Faktual Net), OPD dan/atau Pejabat lainnya (yang dianggap perlu sesuai perkembangan).
Wakil Ketua I DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab, mengungkapkan bahwa dari total 11 nama yang masuk daftar pemanggilan, hampir seluruhnya menunjukkan sikap kooperatif. Sebanyak 10 saksi telah mengonfirmasi akan hadir untuk memberikan keterangan di hadapan Pansus.
“Semua saksi sudah kita kirimkan surat pemanggilan. Total ada 11 saksi dan narasumber yang masuk daftar undangan untuk kita minta keterangan. 10 di antaranya sudah mengonfirmasi kehadirannya. Sisa Basri Kajang yang belum terkonfirmasi hadir,” beber Hasrul.
Politisi muda Partai Gerindra itu mengatakan bahwa bergulirnya Pansus Hak Angket ini bukan didasari atas sentimen politik atau upaya mencari-cari kesalahan pihak tertentu. Ia menegaskan, langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral DPRD dalam menjaga uang rakyat dan memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kami berharap setiap saksi yang diundang dapat memenuhi panggilan Pansus Angket dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Proses ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memperoleh kejelasan dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan, demi kepentingan masyarakat Kabupaten Gowa,” ujar Hasrul.
Ia juga mengimbau agar seluruh undangan termasuk yang belum memberikan konfirmasi, untuk menjunjung tinggi integritas dan menghormati mekanisme konstitusional yang sedang berjalan. Terlebih, kesaksian yang utuh dan berimbang sangat dibutuhkan agar rumor tentang dugaan penyimpangan pelaksanaan pengadaan seragam sekolah gratis tingkat SD dan SMP tahun anggaran 2025 yang berkembang di tengah masyarakat tidak menjadi bola liar.
“Transparansi dan kejujuran adalah fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan dipercaya masyarakat. Kita harapkan semua dugaan-dugaan yang selama ini beredar di masyarakat akan menemui jalan kebenaran di Pansus ini,” pungkasnya. (*)
