RUANG.NEWS MAKASSAR – Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar yang meluncurkan Sistem Keagenan Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) melalui Program Makassar Berbagi Jaminan Sosial.
Ia bahkan menilai program tersebut layak menjadi contoh nasional dalam memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan.
Pemerintah Kota Makassar bersama BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan program tersebut di Lapangan Karebosi, Jumat (19/6/2026).
Program Perisai menjadi strategi Pemkot Makassar untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU).
Saiful menyebut program yang digagas Pemerintah Kota Makassar menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi pekerja dan keluarganya dari berbagai risiko sosial maupun ekonomi.
“Ini adalah gerakan luar biasa yang digagas oleh Bapak Wali Kota. Intinya bagaimana Pemerintah Kota hadir bersama-sama menyejahterakan pekerja dan keluarganya,” ujar Saiful.
Menurutnya, peluncuran Sistem Keagenan Perisai merupakan bagian dari Program Makassar Berdaya yang masuk dalam tujuh program prioritas Pemerintah Kota Makassar.
Ia mengungkapkan capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kota Makassar saat ini mencapai 54,33 persen atau jauh melampaui rata-rata nasional yang berada pada angka 31 persen.
“Harapannya ini bukan sekadar angka statistik, tetapi bukti bahwa negara hadir memastikan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan pekerja rentan,” katanya.
Selain memperluas kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan juga telah menyalurkan berbagai manfaat kepada peserta di Kota Makassar. Ke depan, BPJS Ketenagakerjaan akan memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Makassar, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi tersebut akan menghadirkan program literasi keuangan, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha produktif bagi penerima manfaat agar dana santunan yang diterima dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
“Manfaat yang diterima, misalnya santunan kematian sebesar Rp42 juta, kami harapkan dapat menjadi modal usaha produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat,” ujarnya.
Saiful juga memberikan apresiasi khusus kepada Pemerintah Kota Makassar yang menjadi daerah pertama di Indonesia yang memberikan perlindungan lengkap kepada pekerja rentan melalui skema Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).
Menurutnya, kebijakan tersebut layak direplikasi oleh pemerintah daerah lain karena mampu memberikan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh.
“Kami ingin daerah lain juga meniru langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja rentan,” tegasnya.
Ia juga memuji inovasi Pemkot Makassar yang menempatkan agen Perisai hingga tingkat RT dan RW. Menurut Saiful, pendekatan tersebut sangat efektif karena para agen berada paling dekat dengan masyarakat.
Selain mengajak masyarakat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, agen Perisai akan berperan sebagai ujung tombak edukasi, pelayanan awal, serta pendamping peserta di wilayah masing-masing.
“Agen Perisai tidak hanya mengakuisisi peserta baru, tetapi juga membantu literasi, memberikan informasi dasar layanan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk mengingatkan peserta terkait pembayaran iuran,” jelasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Zainal Ibrahim, mengatakan pembentukan agen Perisai merupakan tindak lanjut komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperluas perlindungan sosial ketenagakerjaan hingga tingkat masyarakat.
Menurut Zainal, program tersebut mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Wadah Penggerak Jaminan Sosial Indonesia yang diterbitkan pada 8 Januari 2026.
Surat edaran tersebut menginstruksikan seluruh camat di Kota Makassar untuk membentuk Wadah Penggerak Jaminan Sosial Indonesia di setiap kecamatan guna memperluas akses perlindungan sosial bagi pekerja.
“Agen Perisai diharapkan menjadi penghubung langsung antara BPJS Ketenagakerjaan dengan masyarakat pekerja, khususnya di wilayah kecamatan dan kelurahan,” kata Zainal.
Ia menjelaskan, agen Perisai akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan edukasi, pelayanan, serta mempercepat proses pendaftaran peserta baru dari kalangan pekerja mandiri, pekerja informal, dan pelaku UMKM.
Sebagai bentuk dukungan terhadap Program Makassar Berbagi Jaminan Sosial, Pemerintah Kota Makassar mengalokasikan anggaran APBD Tahun 2026 sebesar Rp27,22 miliar.
Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi 81.466 pekerja rentan. Dari jumlah itu, sebanyak 45.000 pekerja juga mendapatkan perlindungan Jaminan Hari Tua (JHT).
Untuk memperluas jangkauan program, Pemkot Makassar bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar membentuk 1.005 agen Perisai yang tersebar di 1.005 RW di seluruh wilayah Kota Makassar.
Zainal optimistis keberadaan agen Perisai akan meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja bukan penerima upah dan pelaku UMKM yang selama ini sulit dijangkau melalui sistem pelayanan konvensional.
Selain memperkuat perlindungan sosial, program tersebut juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat karena agen Perisai berpotensi memperoleh penghasilan dari aktivitas pengembangan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
“Dengan adanya agen Perisai di setiap RW, semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan dan terdorong menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya.(**)
