RUANG.NEWS, GOWA – Sidang perdana Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa digelar pada Jumat (19/6/2026), dengan agnda meminta keeterangan sejumlah pihak sebagai saksi, berhasil membongkar dugaan yang mengarah pada indikasi konspirasi besar, aliran dana ilegal, hingga klaim “restu” dari pucuk pimpinan daerah dalam proyek pengadaan seragam sekolah gratis SD dan SMP Tahun Anggaran 2025.
Pada sidang perdana Pansus Hak Angket DPRD Gowa yang dipimpin oleh Muh Kasim Sila (Fraksi PAN) selaku Ketua, Asrul Makkaraus (Fraksi PPP) sebagai Wakil Ketua, dan Andi Lukman Naba (Fraksi Demokrat) sebagai Sekretaris, juga dihadiri unsur Pimpinan DPRD Gowa, Wakil Ketua 1 Hasrul Abdul Rajab, Wakil Ketua 2 Taufik Surullah, dan Wakil Ketua 3 Tyna Mawangi Haji Ti’no, serta dihadiri lengkap oleh 15 anggota pansus ini, ada 11 orang yang dipanggil atau diundang untuk dimintai keterangan 11 ole Pansus Hak Angket DPRD Gowa.
Sebelum sidang diskors untuk istirahat dan salat Jumat, Pansus mencecar tiga saksi, yakni Saenal Abidin (Enal), Ahmad Ando (pembawa aspirasi dari Formula), dan Rieke Susanti yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Sekdis Diknas Gowa dengan sejumlah pertanyaan.
Saksi pertama, Saenal Abidin alias Enal, membeberkan bahwa dirinya melihat langsung tangkapan layar (screenshot) indikasi aliran dana dari PT Urban Retail Indonesia kepada BK, yang diduga mengintervensi dan berperan sebagai penentu pemenang tender proyek pengadaan bernilai belasan miliar yang diputuskan melalui penawaran di sistem inaproc itu.
”Informasi dari internal Diknas Gowa menyebutkan ada dugaan kesepakatan fee antara Rieke, Ika (pihak PT Urban Ritel Indonesia), dan Syaharuddin. Selain transfer ke BK, ada juga aliran dana untuk sewa gedung fiktif, biaya ekspedisi, rental mobil, hingga transfer ke sejumlah oknum Aparat Penegak Hukum (APH),” ungkap Enal di hadapan Pansus.
Enal juga menyebut ada penyerahan uang tunai senilai Rp644 juta di kawasan hunian Padi Residence.
Sementara, Ahmad Ando selaku pembawa aspirasi menilai, kehadiran BK yang dikenal sebagai konsultan politik dan di luar struktur formal pemerintahan, merupakan sebuah anomali yang merusak sistem.
”Ada intervensi dari orang di luar struktur untuk memenangkan proyek demi keuntungan pribadi. Ini konspirasi besar yang memporak-porandakan sistem tata kelola pemerintahan di Gowa,” imbuh Ando.
Ia juga menyebut, isu penyelewengan ini sudah terendus lama. Bahkan sebelum mencuatnya riak demonstrasi terkait penghapusan beasiswa.
Kesaksian paling mengejutkan datang dari Rieke Susanti selaku PPK proyek. Meski awalnya sempat menyangkal adanya pengondisian karena proses menggunakan sistem purchasing via Inaproc, Rieke akhirnya tidak berkutik dan mengakui bahwa pemenangan PT Urban Retail International dikawal oleh Syaharuddin, yang diyakininya sebagai “orangnya” Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang.
“Saya tahu Syaharuddin sejak tahun 2021. Karena pernah waktu itu dia juga datang menemui saya untuk meminta pekerjaan atas nama ibu Husniah Talenrang,” ungkap Rieke.
Rieke menceritakan bahwa Syaharuddin mendatangi dirinya dan mengaku telah mendapatkan restu langsung dari bupati.
“Syahar menyampaikan bahwa dia sudah menghadap dan datang dari Ibu Bupati, sehingga saya menyimpulkan dia adalah orang suruhan. Sebagai bawahan, secara tidak langsung saya paham, harus loyal dan melaksanakan hal tersebut,” kata Rieke.
Rieke juga membenarkan adanya pertemuan di Cafe Mama yang dihadiri oleh Syaharuddin, Ika Sri Rejeki (PT Urban), serta Kasi Datun dan Kasi Intel Kejaksaan sebagai bagian dari proses pendampingan, sebelum pencairan dana dilakukan pada Desember lalu.
Terkait nama BK, Rieke mengaku baru mengetahuinya setelah ada pemeriksaan dari pihak Polres.
Ketua Pansus Hak Angket DPRD Gowa, Kasim Sila, menegaskan bahwa sidang ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD yang dilindungi undang-undang, untuk menggali data akurat terkait isu yang tengah beredar liar di masyarakat.
“Sidang ini bukan adalah untuk mencari kebenaran, mengungkap fakta yang akurat agar semua bisa jelas,” ujarnya, sesaat sebelum masuk agenda inti mendengar keterangan saksi.
Sidang Pansus Hak Angket sempat diskorsing untuk memberikan kesempatan melaksanakan salat Jumat, dan dijadwalkan akan kembali dilanjutkan untuk mendalami keterangan dari saksi-saksi berikutnya. (*)
———————————————-
Catatan redaksi: Seluruh keterangan yang disampaikan para saksi dalam rapat Pansus Hak Angket DPRD Gowa merupakan klaim dan kesaksian yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Pihak-pihak yang disebutkan dalam berita ini memiliki hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
