RUANG.NEWS MAKASSAR – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan masih menunggu proses konsolidasi setelah Ilham Arief Sirajuddin (IAS) menerima surat diskresi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Ketua Organizing Committee (OC) Musda Golkar Sulsel, Lukman B. Kady, mengatakan surat diskresi tersebut memberi ruang bagi IAS untuk membangun komunikasi politik dan melakukan sosialisasi kepada seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar di Sulawesi Selatan.
“Perkembangan terbaru Musda Golkar, karena kemarin kita sama-sama melihat bahwa Pak IAS mendapat diskresi dari pimpinan pusat, yakni DPP Partai Golkar,” kata Lukma.
“Dengan adanya diskresi tersebut, Pak IAS tentu perlu melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan DPD II yang ada di Sulawesi Selatan,” lanjutnya.
Menurut anggota Komisi D DPRD Sulsel ini, panitia masih menunggu hasil sinkronisasi dan konsolidasi yang dilakukan IAS bersama pengurus DPD II sebelum menetapkan jadwal Musda.
“Dalam satu minggu ini kami masih menunggu hasil sinkronisasi atau konsolidasi yang dilakukan Pak IAS bersama DPD II, sehingga pelaksanaan Musda dapat berjalan lancar dan aman,” ujarnya.
Lukman menjelaskan, peluang IAS untuk memimpin DPD I Golkar Sulsel sangat bergantung pada dukungan pemilik suara.
Namun, ia menilai penerima diskresi dari DPP pada sejumlah Musda sebelumnya umumnya berhasil memenangkan kontestasi.
“Semua tergantung bagaimana Pak IAS memperoleh dukungan dari DPD II. Namun, kita juga melihat bahwa pada sejumlah DPD I maupun DPD II yang sebelumnya mendapat diskresi dari DPP, hampir semuanya akhirnya terpilih,” katanya.
Ia mengungkapkan, calon Ketua DPD I Golkar Sulsel harus mengantongi dukungan minimal sekitar 30 persen dari total pemilik suara.
Dengan jumlah pemilik suara sebanyak 24, calon setidaknya membutuhkan dukungan dari sembilan DPD II.
Terkait klaim bahwa kandidat lain, Andi Ina Kartika Sari (AIA), telah memperoleh dukungan 21 DPD II, Lukman memilih tidak memberikan tanggapan lebih jauh.
“Kalau soal itu saya belum bisa mengomentari secara detail. Yang jelas, jika ada diskresi dari DPP, dinamika politik tentu bisa berkembang dan berubah,” ujarnya.
Lukman juga mengaku belum mengetahui secara rinci isi surat diskresi yang diterima IAS.
“Saya sendiri belum membaca langsung isi surat tersebut. Sepemahaman saya, yang diberikan adalah diskresi, tetapi mengenai detail isinya saya belum mengetahui,” katanya.
Meski demikian, ia memastikan IAS telah mulai menjalin komunikasi dengan pengurus dan DPD II Golkar di berbagai daerah.
“Beliau memang memiliki tugas untuk berkomunikasi dan menghubungi DPD II. Sejauh yang saya ketahui, komunikasi itu sudah cukup banyak dilakukan. Politik itu dinamis, sehingga perkembangannya bisa berubah setiap saat,” tuturnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan dukungan tokoh senior Golkar, Nurdin Halid, kepada IAS, Lukman enggan berspekulasi.
“Untuk hal itu saya belum bisa memberikan komentar. Mohon maaf, saya belum bisa menanggapi lebih jauh mengenai hal tersebut,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara resmi menyerahkan surat diskresi kepada Ilham Arief Sirajuddin di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Surat tersebut menjadi salah satu syarat administratif yang dapat digunakan IAS untuk maju dalam pemilihan Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan rekomendasi DPP Partai Golkar kepada Kak Aco untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan untuk membesarkan Partai Golkar di wilayah Sulawesi Selatan,” ujar Bahlil saat menyerahkan surat tersebut.
Surat diskresi dari DPP Golkar tersebut diperkirakan akan menjadi faktor penting dalam dinamika Musda Golkar Sulsel yang hingga kini masih menunggu kepastian jadwal pelaksanaan.(**)
