RUANG.NEWS MAKASSAR – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Selatan, Mizar Roem, menyebut Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman layak disebut sebagai Bapak Pembangunan Sulawesi Selatan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di DPRD Sulsel, Rabu (1/7).
Menurut politisi NasDem itu, berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulsel, khususnya melalui skema multiyears, telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Program multiyears Pak Gubernur sangatlah bagus dan bahkan dibilangi Bapak Pembangunan untuk Sulawesi Selatan,” ujar Mizar dalam rapat paripurna.
Meski demikian, ia berharap pembangunan infrastruktur yang telah berjalan dapat diperluas hingga menyentuh sektor pertanian. Mizar menilai perhatian terhadap petani perlu terus diperkuat karena mayoritas masyarakat Sulsel menggantungkan hidup pada sektor tersebut.
“Di periode lalu Pak Gubernur sangat membangun di desa, terutama terkait kelompok tani yang mayoritas adalah masyarakat di Sulawesi Selatan,” katanya.
Mizar mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Sulsel mempertimbangkan penerapan skema multiyears untuk pembangunan jalan tani, sebagaimana yang telah diterapkan pada pembangunan jalan, irigasi, maupun penanganan kawasan permukiman kumuh.
“Kalau sudah ada multiyears jalanan, multiyears irigasi, dan saya dengar ada multiyears perumahan kumuh, maka kami dari DPR menyalurkan aspirasi, boleh tidak pertanian juga multiyears jalan tani,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin kuat apabila ekonomi masyarakat, khususnya petani, ikut berkembang.
“Ekonomi pemerintahan akan tampak bagus kalau ekonomi masyarakat tumbuh. Sedangkan mayoritas masyarakat adalah petani. Kalau ekonomi petani tumbuh, pasti ekonomi pemerintah juga akan bertumbuh,” katanya.
Selain itu, Mizar mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar lebih cepat menyiapkan dokumen perencanaan menjelang pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Ia meminta dokumen pendukung disampaikan lebih awal sehingga DPRD memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pendalaman sebelum pembahasan dimulai.
“Karena ini sudah bulan Juli, berarti sudah masuk tahapan KUA-PPAS. Mohon Pak Gubernur mengingatkan OPD-nya agar secara dokumen jangan tiba masa, tiba akal pada saat pembahasan. Dokumen diberikan kepada kami secepat mungkin,” tegasnya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, didampingi Wakil Ketua Dufriadi Arif dan Fauzi Andi Wawo. Hadir pula Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Sekretaris Provinsi Sulsel Jufri Rahman, serta jajaran OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. (**)
