RUANG.NEWS, JAKARTA – Pemerintah daerah (Pemda) diminta untuk lebih cermat dalam mengusulkan calon penerima bantuan rehabilitasi rumah agar program tersebut benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Tomsi Tohir mengungkap, rendahnya tingkat kelayakan usulan dari daerah masih menjadi kendala utama. Dari sekitar 1,7 juta rumah yang diajukan, hanya sekitar 90 ribu rumah yang dinyatakan memenuhi syarat setelah melalui proses verifikasi.
“Kenapa banyak data dari usulan teman-teman daerah yang tertolak? Yang tidak terpilih, ini karena bukan rumah yang betul-betul masyarakat miskin. Kenapa? Rumahnya agak mendingan diusulin,” ungkap Tomsi.
Menurut Tomsi, pemerintah menargetkan rehabilitasi 400 ribu rumah tidak layak huni pada tahun ini. Target tersebut bahkan direncanakan meningkat menjadi dua juta rumah pada tahun depan. Karena itu, akurasi pendataan dinilai menjadi kunci agar bantuan dapat diterima masyarakat yang benar-benar berhak.
Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), masih terdapat sekitar 29,9 juta rumah tidak layak huni di Indonesia. Namun, di lapangan masih ditemukan banyak daerah yang mengusulkan rumah dengan kondisi relatif layak, sementara rumah warga yang lebih membutuhkan justru belum masuk dalam daftar usulan.
Akibatnya, banyak kabupaten dan kota belum mampu memenuhi kuota penerima bantuan karena sebagian besar usulan yang diajukan tidak lolos proses verifikasi.
“Kami memahami rumah-rumah yang sangat miskin mungkin agak jauh. Entah di jurang-jurang mungkin, mungkin juga di gunung-gunung, mungkin juga di pantai-pantai yang lokasi agak jauh. Kami memahami itu,” ujarnya.
“Tapi di situlah letak perjuangan kita sebagai aparatur pemerintah untuk memberikan keadilan bagi mereka-mereka yang betul-betul memerlukan,” tambahnya.
Ia meminta kepala daerah segera melengkapi data usulan dengan kondisi rumah yang sesuai kriteria, termasuk dokumentasi rumah dari berbagai sisi sesuai ketentuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Langkah tersebut, kata dia, diperlukan agar proses verifikasi berjalan lebih cepat mengingat pelaksanaan rehabilitasi rumah tahun ini akan segera dimulai.
Tomsi juga mengingatkan Pemda agar tidak mengusulkan rumah yang tidak sesuai kriteria. Ia memastikan, daerah yang tetap mengusulkan rumah yang tidak sesuai kriteria akan dievaluasi.
Karena itu, Tomsi mengajak seluruh Pemda memanfaatkan program tersebut untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni. (*)
