RUANG.NEWS MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mengusulkan 79 sekolah kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan program revitalisasi pada 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 sekolah telah masuk dalam daftar penerima bantuan setelah sebelumnya hanya dialokasikan 11 sekolah.
Hal itu disampaikan Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Moch. Salim Somad, saat menghadiri peletakan batu pertama revitalisasi SD Muhammadiyah Mimbar Baru di Jalan Pongtiku, Kecamatan Bontoala, Rabu (8/7/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Salim didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, serta Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kurniati.
Salim mengatakan program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk memperbaiki gedung sekolah yang mengalami kerusakan berat sehingga peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman.
“Revitalisasi sekolah merupakan program prioritas Bapak Presiden untuk perbaikan gedung sekolah. Sekolah dengan kategori rusak berat menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Selain revitalisasi sarana dan prasarana, Kemendikdasmen juga menjalankan program digitalisasi pembelajaran sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di seluruh Indonesia.
Menurut Salim, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memetakan kondisi sekolah secara akurat agar usulan revitalisasi benar-benar menyasar sekolah yang paling membutuhkan.
Ia mengingatkan agar data tingkat kerusakan disampaikan sesuai kondisi riil di lapangan sehingga bantuan pemerintah pusat tepat sasaran.
“Kita harus memastikan sekolah yang diusulkan memang benar-benar membutuhkan revitalisasi. Jangan sampai data kerusakannya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, dari 79 sekolah yang diusulkan Pemerintah Kota Makassar, sebanyak 30 sekolah telah masuk dalam daftar penerima program revitalisasi.
“Alhamdulillah, dari 79 sekolah yang diusulkan, sekitar 30 sekolah sudah masuk. Ini capaian yang sangat baik,” katanya.
Salim menambahkan peluang penambahan kuota masih terbuka pada tahap berikutnya apabila masih terdapat sekolah yang memenuhi kriteria prioritas.
Secara nasional, kata dia, Kemendikdasmen pada tahap awal mengalokasikan revitalisasi untuk 3.886 sekolah dengan anggaran sekitar Rp4,1 triliun.
Prioritas diberikan kepada sekolah terdampak bencana dan daerah afirmasi. Melalui APBN Perubahan, pemerintah kemudian menyetujui revitalisasi sekitar 15.100 sekolah dari total 30.400 usulan dengan nilai anggaran sekitar Rp15 triliun.
“Rata-rata anggaran sekitar satu miliar rupiah per sekolah, meski besarannya disesuaikan dengan tingkat kerusakan masing-masing,” jelasnya.
Salim juga meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar mengawal proses administrasi terhadap sekolah yang telah lolos tahap pertama agar seluruh persyaratan, termasuk dokumen, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan menu pekerjaan, dapat diselesaikan sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dijadwalkan berlangsung pada 16–20 Juli 2026.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan Kecamatan Sangkarrang dalam program revitalisasi berikutnya.
Menurut Achi, sekolah-sekolah di wilayah kepulauan masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana agar kualitas layanan pendidikan dapat setara dengan sekolah di daratan.
“Harapan kami, sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan Kecamatan Sangkarrang dapat menjadi prioritas dalam program revitalisasi. Dengan begitu, anak-anak di pulau juga memperoleh fasilitas belajar yang layak dan setara dengan sekolah di daratan,” ujar Achi.(***)
