RUANG.NEWS MAKASSAR – Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mencatat perkembangan positif dalam pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026.
Hasil evaluasi menunjukkan para alumni mulai membentuk komunitas pengawas partisipatif di berbagai kabupaten dan kota sebagai tindak lanjut dari program tersebut.
Komunitas yang dibentuk para alumni merupakan implementasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) setelah mengikuti Pendidikan Pengawas Partisipatif.
Melalui wadah tersebut, mereka diharapkan mampu memperluas edukasi kepemiluan sekaligus memperkuat pengawasan partisipatif di tengah masyarakat.
Temuan tersebut mengemuka dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 yang digelar Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (8/7/2026).
Kegiatan itu diikuti pimpinan dan jajaran sekretariat Bawaslu dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Evaluasi mencakup seluruh tahapan program, mulai dari proses rekrutmen peserta, metode pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran daring dan luring, hingga implementasi Rencana Tindak Lanjut peserta.
Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Saiful Jihad, mengatakan evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan Pendidikan Pengawas Partisipatif terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak yang berkelanjutan.
“Evaluasi bukan sekadar melihat apa yang telah kita kerjakan, tetapi menjadi ruang untuk memperbaiki kualitas program ke depan. Setiap masukan dari daerah menjadi bahan berharga dalam menyempurnakan Pendidikan Pengawas Partisipatif agar semakin adaptif, relevan, dan memberi dampak nyata bagi penguatan demokrasi,” ujarnya.
Saiful menjelaskan, implementasi RTL menjadi salah satu indikator untuk mengukur sejauh mana peserta mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti Pendidikan Pengawas Partisipatif.
Ia mengungkapkan, lebih dari 40 persen peserta merencanakan pembentukan komunitas digital yang akan bergerak melalui berbagai kegiatan sosialisasi di lingkungan masing-masing.
“RTL menjadi ukuran bahwa proses pembelajaran tidak berhenti di ruang pelatihan. Kami melihat lebih dari 40 persen peserta merencanakan pembentukan komunitas digital yang akan bergerak melalui kegiatan sosialisasi di lingkungan masing-masing. Ini menunjukkan Pendidikan Pengawas Partisipatif mulai melahirkan agen-agen demokrasi yang siap berkontribusi di tengah masyarakat,” katanya.
Menurut Saiful, komunitas digital tersebut dapat menjadi ruang kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat untuk menyebarluaskan informasi kepemiluan, mengembangkan konten edukasi, serta menginisiasi berbagai kegiatan kreatif yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
“Komunitas digital harus menjadi ruang kolaborasi yang produktif. Bawaslu dan para alumni dapat saling berbagi informasi, konten edukasi, serta menginisiasi berbagai kegiatan kreatif yang mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Namun, komunitas tersebut tetap memerlukan pendampingan dari Bawaslu agar dapat tumbuh dan memberikan manfaat yang nyata,” tambahnya.
Selain mencatat perkembangan implementasi RTL, Bawaslu Sulawesi Selatan juga menghimpun berbagai masukan dari Bawaslu kabupaten dan kota terkait pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif.
Sejumlah daerah menyoroti jadwal kegiatan yang bertepatan dengan pelaksanaan ujian sekolah sehingga memengaruhi tingkat kehadiran peserta dari kalangan pelajar.
Selain itu, peserta juga mengusulkan peningkatan dukungan transportasi bagi wilayah kepulauan, penyederhanaan persyaratan rekrutmen, serta penguatan metode pembelajaran melalui penambahan studi kasus dan praktik lapangan agar materi lebih kontekstual.
Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan memastikan seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif pada periode berikutnya.
Berdasarkan hasil evaluasi, para alumni telah menginisiasi berbagai komunitas pengawas partisipatif yang mencerminkan karakter daerah masing-masing. Di antaranya Pengawas Partisipatif Cakkelle di Kabupaten Soppeng, KADERA (Kawal Demokrasi Rakyat) di Kabupaten Wajo, Gempur26 (Gerakan Pemuda Peduli Demokrasi) di Kabupaten Bulukumba, Kolong Pengawasan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kompas (Komunitas Pengawas Partisipatif) di Kabupaten Toraja Utara, Kompas Muda Takalar, Komunitas Panrita Demokrasi di Kabupaten Sinjai, serta Komunitas Pemberantas Money Politik (KPMP) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Inisiatif serupa juga berkembang di sejumlah daerah lainnya, seperti Waslu Butta Toa di Kabupaten Bantaeng, Insan Demokrasi Nene Mallomo di Kabupaten Sidenreng Rappang, Kopi Lutra di Kabupaten Luwu Utara, P2P Luwu, P2P Enrekang 2026, Lentera (Lingkar Edukasi Pengawasan Partisipatif) di Kota Parepare, dua komunitas alumni di Kabupaten Bone, serta PELITA Demokrasi (Pemuda Peduli Partisipasi dan Demokrasi) di Kota Palopo.(***)
